Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB bersama BKKBN Perwakilan NTB menggelar Rembuk Stunting tingkat kabupaten/kota pada 1 Desember 2025 untuk memperkuat upaya penurunan angka stunting di seluruh daerah. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi lintas pemerintah daerah dalam menyusun langkah percepatan, termasuk melalui program-program intervensi yang akan dilaksanakan pada 2025–2026.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, selaku Ketua TP3S NTB, menyampaikan bahwa Pemprov mulai menjalankan Program Desa Berdaya yang menargetkan penanganan kemiskinan ekstrem sekaligus percepatan penurunan stunting. “Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrim erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” jelas Umi Dinda.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah merancang sejumlah program penanganan stunting, termasuk program orangtua asuh. “Orangtua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai 15.000 perhari. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja, tetapi anak-anak yang kecendrungan akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan,” pungkasnya.
Wagub juga menegaskan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) di seluruh kabupaten/kota dalam membantu intervensi gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan lansia. Ia menekankan perlunya kolaborasi pemerintah di setiap tingkatan agar capaian penurunan stunting kabupaten/kota dapat mendukung akumulasi target provinsi. “Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama, secara masif sehingga sedikit besarnya angka penurunan itu akan mempengaruhi capaian akumulasi di tingkat provinsi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wagub mengapresiasi komitmen sejumlah daerah yang terus menggerakkan OPD dalam upaya penanganan stunting. “Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan kabupaten/kota lain yang dari bulan ke bulan kita melihat pemerintah, pimpinan daerah, yang ada dengan segala keterbatasan ini, terus berupaya memastikan bahwa intervensi dilakukan di sejumlah OPD yang tujuannya adalah memadukan, sehingga bergeraknya semua OPD ini dipastikan lebih terarah,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Umi Dinda menyampaikan bahwa Rembuk Stunting digelar untuk mengevaluasi capaian tahun 2025 serta menyusun rencana kerja 2026. Ia menyebut bahwa BKKBN NTB akan menilai target yang dapat dicapai melalui dukungan dana DAK kabupaten/kota, yang nantinya berpengaruh pada tingkat kepercayaan pemerintah pusat dalam penganggaran tahun berikutnya.
