25.5 C
Mataram
Sabtu, 13 April 2024
BerandaDaerahNTBTransisi Energi di NTB Perlu Menyentuh Semua Pihak

Transisi Energi di NTB Perlu Menyentuh Semua Pihak

Mataram (Inside Lombok) – Komitmen transisi energi di NTB sejauh ini disebut telah banyak berfokus pada aspek teknokratis dalam upaya pengurangan penggunaan energi fosil dan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Di mana, Provinsi NTB menargetkan NTB Net Zero Emission (NZE) yang akan dicapai pada 2050 mendatang.

Terkait hal tersebut Project Coordinator WE FOR JET NTB, Nurjannah mengatakan selain aspek teknokratis dan pengurangan penggunaan energi fosil, penting untuk dilihat kerangka aspek keadilan termasuk keadilan gender dan inklusi sosial sebagai faktor pemungkin dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.

“Kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya seringkali kurang terwakili di sektor energi dalam hal pekerjaan, peran kepemimpinan, akses energi, pengambilan keputusan, dan pengembangan kebijakan karena norma-norma sosial, kurangnya pendidikan dan pelatihan, serta akses yang tidak memadai terhadap teknologi dan keuangan,” katanya.

Kondisi ini lanjut Nurjannah menjadi salah satu tantangan besar bagi tercapainya tujuan transisi energi berkeadilan. Sebagai contoh, untuk menjalankan sektor usaha kecil, menengah (UMKM) yang notabene dijalankan oleh kelompok perempuan. Kebutuhan sumber energi seperti listrik, sumber penerangan, bahan bakar, masih banyak diperoleh dari kayu bakar disebabkan pasokan Gas LPG subsidi. Bahkan pada periode waktu tertentu, sering mengalami kelangkaan dan bahkan harganya meningkat dari harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

- Advertisement -

“Ini berdampak pada meningkatnya harga pokok produksi, berkurangnya waktu produktif karena sibuk mencari sumber bahan bakar alternatif, serta mengurangi peluang pengembangan ekonomi khususnya bagi perempuan,” ujarnya.

Selain itu, relasi kuasa yang tidak seimbang yang disebabkan oleh norma-norma sosial di masyarakat dan budaya patriarki turut membatasi peran perempuan dalam masyarakat, termasuk menyuarakan pendapat mereka tentang pilihan energi. Misalnya, dalam pengambilan keputusan di desa, suara perempuan dan kelompok inklusi, masih dianggap sebagai suara pelengkap dalam pengambilan keputusan.

Pemda NTB melalui Peraturan Daerah No 3 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah memandang pentingnya memaksimalkan potensi energi terbarukan yang cukup melimpah diantaranya energi air, panas bumi, angin, biomassa, biogas dan surya. Didalamnya disusun proyeksi rencana pengembangan EBT yang akan mewarnai Bauran Energi Nasional dengan target 23 persen sesuai dengan kebijakan energi nasional.

Dari dokumen laporan tahunan Dinas ESDM provinsi NTB pada tahun 2022, pada semester I capaian realisasi energi bauran (Energy mix) sudah mencapai 19,16 persen dari target 17,43 persen. Capaian tersebut mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13,04 persen dengan target 15,76 persen.

Berdasarkan situasi yang terjadi, Yayasan Penabulu secara kolaboratif bekerja pada proyek “WE FOR JET Indonesia”. Proyek ini bertujuan pada tahun 2033, perempuan dan kelompok rentan mendapatkan manfaat dan memimpin transisi energi yang adil dan transformatif yang meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian.

“Jadi proyek ini secara garis besar akan fokus di dua provinsi yaitu NTB dan NTT. Sebagai langkah awal, Yayasan Penabulu telah melakukan studi berkaitan dengan pemetaan pemangku kepentingan serta pengarusutamaan EBT dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” katanya.

Selain itu, Yayasan Penabulu menggelar konsultasi publik hasil penelitian riset aksi pemetaan stakeholder jet (just energy transition) dan energi baru terbarukan di level provinsi dan kabupaten di NTB. Tujuan konsultasi publik ini yaitu menyampaikan hasil Riset Aksi Pemetaan Stakeholder JET (Just Energy Transition) dan Energi Baru Terbarukan Pada Level Provinsi dan Kabupaten di NTB.

“Kita juga mendapatkan masukan, klarifikasi serta validasi dari berbagai stakeholder terkait hasil Riset Aksi Pemetaan Stakeholder JET dan Energi Baru terbarukan pada level provinsi dan kabupaten di NTB. Nanti juga ada rekomendasi untuk penyempurnaan Hasil Riset Aksi Pemetaan Stakeholder JET dan Energi Baru Terbarukan,” katanya. (azm)

- Advertisement -

Berita Populer