Mataram (Inside Lombok) – Transportasi perairan merupakan infrastruktur yang penting dalam menggerakan perekonomian dan merajut konektivitas di Indonesia. Terutama di daerah kepulauan, termasuk NTB yang merupakan salah satu lokasi destinasi pariwisata nasional.
Untuk itu, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang mengangkat tema “Transportasi yang Berkeselamatan Dalam Rangka Mendukung Sektor Pariwisata di Provinsi NTB” pada Selasa (6/6). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Baketrans dengan mitra strategis Komisi V DPR RI, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat di NTB.
“Pentingnya transportasi penyeberangan yang berkeselamatan, serta memberikan gambaran tentang dukungan angkutan penyeberangan untuk sektor Pariwisata,” ujar Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika, Selasa (6/6).
Bahwa pengembangan pariwisata di wilayah Lombok dan sekitarnya idealnya menitikberatkan pada aspek keberlanjutan. Oleh karena itu pengembangan wisata tidak hanya dilakukan di Pulau Lombok. Perlu dilakukan juga pada pulau disekitarnya yang memiliki potensi wisata menarik.
“Mengingat kondisi geografis pulau Lombok merupakan wilayah kepulauan, maka moda transportasi yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung sektor pariwisata di pulau tersebut adalah moda laut dan penyeberangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, dengan adanya dukungan transportasi laut dan penyeberangan maka aksesibilitas wisatawan menuju berbagai destinasi wisata di Pulau Lombok menjadi terbuka lebar.Hal ini juga memberikan kesempatan bagi wisatawan yang berlibur di Bali untuk berwisata di Pulau Lombok, mengingat dua pulau wisata ini hanya dipisahkan oleh sebuah selat.
“Untuk dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di pulau Lombok. Maka Pemerintah mempersiapkan transportasi laut dan penyeberangan yang aman, nyaman dan selamat. Hal ini diperlukan usaha keras pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan dukungan dari Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mengatakan NTB memiliki banyak sekali potensi wisata yang dapat dikembangkan. Dimana penunjang utama dari pariwisata adalah transportasi, dan poin yang penting di dalam transportasi itu adalah keselamatan.
“Ada beberapa faktor menjadi fokus kita dalam menjalankan transportasi berkeselamatan. Faktor alam harus kita ketahui karakteristik dan kondisi alam kita. Kedua faktor sarana menyangkut standar pelayanan minimum, dan ketiga faktor manusia dengan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat,” ungkapnya.
SJP menyebutkan program pembangunan wisata bahari Lombok sendiri terbagi menjadi dua Key Tourism Area (KTA) prioritas, yakni KTA Gili-Senggigi dan KTA Pantai Selatan. Dalam program ini peran seluruh stakeholder terkait, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, serta Pemerintah Pusat bersama DPR sangat dibutuhkan.
“Nantinya dukungan itu, untuk mendorong tercapainya angkutan penyeberangan yang layak dan sesuai dengan standar keselamatan suatu wilayah pariwisata,” ujarnya.
Senada, Asisten Perekonomian dan Pengembangan Setda NTB, Nurhandini Eka Dewi menuturkan bahwa dalam mewujudkan keselamatan transportasi ini tidak hanya menitikberatkan kepada pelaku atau operator transportasi, tapi juga dari sisi penumpang, oleh karena itu sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan.
Sementara itu dilihat dari segi evaluasi implementasi Standar Pelayanan Minimal angkutan penyeberangan, Bambang Siswoyo, Plt. Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, Ditjen Hubdat Kemenhub mengungkapkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek diantaranya aspek pelayanan penumpang, aspek pelayanan pemuatan kendaraan, dan aspek pengoperasian kapal.
“Harapannya melalui kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan dukungan sektor transportasi yang berkeselamatan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok,” imbuhnya. (dpi)
