Mataram (Inside Lombok) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB melakukan desiminasi terhadap hasil survei database profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Potensial Dibiayai (BISAID) Provinsi NTB tahun 2023. Survei ini dilakukan oleh BI seluruh Indonesia untuk mendongkrak nilai kredit UMKM yang masih relatif rendah secara nasional.
Kepala BI NTB, Berry Arifsyah Harahap mengatakan, belum optimalnya pencapaian rasio kredit UMKM, salah satunya dilatarbelakangi adanya asymmetric information lembaga keuangan dengan UMKM, antara lain informasi data keuangan UMKM potensial dibiayai yang valid dan akuntabel sulit diperoleh oleh lembaga keuangan. Sehingga terdapat information gap antara lembaga keuangan dengan UMKM.
“Ini karena lembaga keuangan atau perbankan belum mengenal secara individual dari UMKM itu, maka BI pada tahun ini melakukan survei untuk membuat survei database UKM yang bisa dibiayai. UMKM-UMKM ini akan menjadi bibit unggul untuk pengembangan UMKM kedepan,” ujar Berry Arifsyah Harahap, dalam sambutannya, Rabu (22/11).
Lebih lanjut, data terkini perkembangan penyaluran kredit di NTB. Kinerja penyaluran kredit di NTB pada triwulan III 2023 tumbuh 8,33 persen (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,49 persen (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan yang lebih tinggi didorong oleh akselerasi pertumbuhan seluruh jenis kredit (kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi).
Sementara itu, penyaluran kredit UMKM terpantau tumbuh terakselerasi dari 5,77 persen (yoy) menjadi 9,62 persen (yoy). “Secara Nasional angka penyaluran kredit UMKM masih perlu diakselerasi untuk mencapai target 30 persen di 2024, sebagaimana arahan Bapak Presiden RI,” katanya.
Sementara itu, dalam melakukan survei, BI melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dilakukan selama 6 bulan melalui indepth interview kepada ±130 UMKM di seluruh kabupaten/kota se- Provinsi NTB. Upaya itu untuk memastikan profil UMKM yang potensial mendapat pembiayaan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
“Hasilnya tim survei menemukan sebanyak 62 UMKM dari 130 UMKM yang disurvei yang memiliki potensi besar untuk mendapat pembiayaan perbankan,” terangnya.
Di mana dengan kriteria UMKM tersebut diantaranya UMKM telah menjalankan usaha paling sedikit 3 tahun, Tidak sedang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Kemudian membutuhkan pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha, memiliki pencatatan keuangan usaha sederhana dan memiliki kelengkapan dokumen persyaratan usaha.
Senada, Penjabat Sekda NTB, Fathurrahman mengatakan Bank Indonesia memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi daerah termasuk dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mewujudkan UMKM yang naik kelas. Adanya survei ini dalam rangka mendukung rasio pembiayaan dan pencapaian kredit UMKM secara nasional sebesar 30 persen.
“Memang persoalan paling utama ketika UMKM ini baru tumbuh ada persyaratan seperti berjalan 3 tahun, nah jadi kekhawatiran kita ketika mereka terkendala dana mereka kolap. Kalau sudah dibina BI ada kebanggan tersendiri,” ujarnya. (dpi)
