Mataram (Inside Lombok) – Potensi hutan mangrove NTB yang berpotensi menghasilkan O2 (oksigen) untuk kemudian memenuhi kebutuhan pasar perdagangan karbon (carbon trading) dunia mulai dilirik investor. Terlebih NTB memiliki beberapa hutan mangrove yang cukup luas.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menerangkan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB sudah ada perusahaan asal Surabaya yang berkenan berinvestasi di hutan mangrove yang ada di NTB.
Luasan hutan mangrove di NTB saat ini sekitar 400 ribu hektare. Beberapa yang berpotensi dikelola untuk pasar perdagangan karbon adalah hutan mangrove di kawasan Gili Balu, Lombok Timur, Bima dan hutan mangrove yang dikelola oleh Pemprov NTB.
Perusahaan asal Surabaya ini merupakan perusahaan yang menghasilkan emisi dari kegiatan usahanya, sehingga berkeinginan membayar kredit karbon sebagai kompensasi ekologi dengan memanfaatkan hutan mangrove di NTB. Kendati, lokasi hutan mangrove yang dapat dikelola oleh perusahaan tersebut masih dipetakan lokasinya yang paling tepat.
“Lokasi awal mereka minta di teluk Bima, tapi bisa belum jelas apakah jadi di sana atau ada lokasi yang lain,” ujar Muslim, Kamis (24/8).
Sebagai Informasi, Indonesia diharapkan mampu menjadi paru-paru (sehat) dunia dengan menyumbang 75 persen kredit karbon. Saat ini pemerintah sedang menggenjot penghutanan 2 juta hektare wilayah pesisir dengan penanaman mangrove. Serapan karbon telah menjadi komitmen dunia, sebagai upaya utama mengurangi emisi gas buang.
Selain dari perusahaan asal Surabaya, ada juga pihak lainnya yang melirik potensi hutan mangrove di NTB untuk perdagangan karbon. Apalagi belum banyak yang mengelola potensinya sumber daya alam (SDA) yang besar itu.
NTB saat ini tengah mencoba melakukan pemetaan ke bawah agar menghasilkan potensi dari hutan mangrove tersebut. Karena dalam pengelolaan oksigen ini masih terbilang baru di Indonesia. “Ada NGO internasional (melirik potensi hutan mangrove, Red), rencana lokasi di Jerowaru, Lombok Timur. Nanti kerja sama dengan kelompok masyarakat,” terangnya. (dpi)
