Mataram (Inside Lombok) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB sidak gudang beras bulog di Dasan Cermen Sandubaya, Kota Mataram untuk memastikan ketersedian beras aman dan mencukupi. Mengingat tinggi harga beras menyebabkan terjadinya inflasi pada September 2023 lalu. Kondisi ini menjadi atensi pemerintah provinsi NTB untuk menekan lonjakan inflasi daerah.
“Alhamdulillah tadi diberikan jaminan sampai dengan Februari (tahun depan, Red) aman. Februari itu juga kita sudah penen dengan 24 ribu ton tersedia di gudang-gudang bulog NTB,” ujar Pj Gubernur NTB, H Lalu Gita Ariadi, Rabu (11/10).
Apalagi ramai adanya impor beras masuk ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras, sekaligus menekan angka inflasi. Kendati, untuk NTB di pastikan ketersediaan beras aman dan tidak ada beras impor yang masuk. Mengingat NTB sebagai salah satu daerah lumbung pangan.
“Dengan ketersedian ini tiap hari berbagai kebijakan-kebijakan (dilakukan) dalam rangka pengendalian inflasi sudah dilakukan. Mulai operasi pasar, stabilisasi harga melalui Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” terangnya.
Dimana TPID bersama stakeholder lainnya terus melakukan penetrasi harga sehingga kondisi harga beras di pasaran stabil. Memang secara nasional beras menjadi penyumbang inflasi, artinya tidak hanya NTB saja mengalami inflasi karena tingginya harga beras.
“Tetapi masih terkendali, karena adanya ketersedian kita. Jadi terpenting bagaimana ketersedian dan keterjangkauan. Kita TPID itu pastikan itu,” ucapnya.
Tingginya harga beras biasanya dikarenakan adanya indikasi penimbunan dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kendati, Pemprov menyakinkan jika hal tersebut tidak ada. Pasalnya sudah ada satgas pangan yang menangani hal tersebut jika memang terjadi.
“Tetap kita konsultasikan dengan TPID, begitu ada gelok sedikit perilaku itu. Kita cermati dengan baik dan treatment segera kita ambil. Kalau itu ada gejala gangguan distribusi, faktornya apa? Sengaja atau gimana,” bebernya.
Bahkan pemerintah dengan TPID akan terus mengejar sampai ke gudang-gudang beras, jika memang terjadi penimbunan tersebut. Hal ini menjadi tugas dari TPID untuk menjaga agar tidak ada penimbunan beras maupun distribusi terkendala.
“Ya kita terus koordinasi dengan TPID di dalamnya, termasuk di hulunya dinas pertanian dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini sudah memasuki musim tanam, nanti Januari sudah panen. Masyarakat tidak perlu khawatir,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, David Susanto mengatakan, stok beras di NTB sampai dengan saat ini masih mencukupi dan NTB belum membutuhkan beras impor masuk untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Mengingat NTB sebagai lumbung pangan dengan produksi gabah cukup tinggi, sehingga tidak membutuhkan beras impor masuk.
Beras impor sejauh ini dari Pemerintah Indonesia telah mengimpor sebanyak 1,6 juta sejak periode Januari sampai Agustus 2023. Dimana impor beras dengan golongan beras menir selain untuk pakan sebanyak 174.028 ton, beras basmati 3.806 ton, fragrant rice lainnya 3.425 ton, beras ketan 1.3000 ton dan lainnya 211 ton.
“Beras dipasaran cukup banyak, stok Bulog 35 ribu ton cukup untuk program program pemerintah sampai panen berikutnya,” ujarnya. (dpi)
