Mataram (Inside Lombok) – Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM bakal direvitalisasi sebagai langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM yang ada. Baik dari segi usaha, produk, pemasaran produk mereka, hingga UMKM ini bisa naik kelas. Termasuk memberikan pelayanan akan lebih baik lagi.
Rencana revitalisasi merupakan program dari pemerintah pusat, mengingat NTB sebagai daerah kawasan ekonomi prioritas. Sehingga pemerintah memberikan perhatian, terutama pada PLUT yang ada di NTB.
“Kita sekarang sedang tender dan revitalisasi PLUT untuk memperluas akses kita untuk pemberdayaan UMKM yang ada di PLUT. Di mana di situ pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat halal semuanya ada di PLUT,” ujar Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Muhammad Fauzan, Jumat (15/3).
Anggaran yang disiapkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat sebesar Rp3,7 miliar untuk fisiknya saja. Kemudian sarana dan prasarana pendukung lainnyanya disiapkan sekitar Rp2,9 miliar.
“Untuk memperluas layanan kita, selama ini agak sempit. Sekarang ini ada 11 sampai 12 ruang. Kalau sudah direvitalisasi menjadi 22 ruangan. Alhamdulillah pemerintah pusat mempunyai perhatian khusus kepada PLUT di NTB,” ungkapnya.
Di sisi lain, yang menjadi permasalahan UMKM di PLUT adalah ketika mereka sudah memproduksi suatu produk tetapi masih kesulitan soal pemasarannya. Pasar ini menjadi tantangan yang harus diambil, karena untuk produk olahan pangan maupun ekraf mempunyai pasarnya tersendiri. Meskipun persaingannya dengan produk cukup ketat.
“Di situ (PLUT) nanti sistem pemasarannya akan dibenahi tentu akan menggunakan e commerce. Nanti ada ruang untuk foto produk, ada teknisnya untuk memfoto produk tersebut kemudian di share melalui e commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shopee dan lainnya,” jelasnya.
Saat ini rencana revitalisasi itu masih dalam proses tender. Namun diperkirakan sekitar Juli atau Juni 2024 ini sudah selesai dikerjakan. Langkah ini dilakukan tujuannya meningkatkan kesejahteraan UMKM, karena di PLUT ada layananan untuk peningkatan SDM, pemasaran, sistem packing dan layanan lainnya bisa digunakan. “Kita belum BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Nanti dia (PLUT, Red) akan menjadi UPTD-nya (Unit Pelayanan Teknis Dinas) Dinas Koperasi NTB,” demikian. (dpi)
