Mataram (Inside Lombok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB menyoroti masih adanya pelajar di NTB terjerat dalam berbagai persoalan hukum. Persoalan tersebut meliputi kasus narkoba, perkelahian, pelanggaran ITE, dan masalah lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian, karena pelajar seharusnya mengenyam dunia pendidikan dengan baik.
Pada kondisi ini, para pelajar yang terlibat kasus hukum ini membutuhkan perhatian bersama dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta orang tua. Pasalnya, kebanyakan pemicunya dari lingkungan itu sendiri. Jika tidak ada perhatian tersebut, maka tidak menutup kemungkinan pelajar atau anak sekolah ini bisa terlibat kasus hukum.
“Perlu ditekankan lagi sosialisasi intensif mengenai bahaya narkoba, pelecehan seksual, dan tindak pidana remaja. Persoalan pendidikan tidak hanya terfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan moral peserta didik,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani, Jumat (5/4).
Dikatakan, keprihatinan terhadap para pelajar ini juga mencakup perilaku sejumlah pelajar yang masih makan di warung-warung selama bulan puasa. Maka dari itu sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak. Artinya tidak hanya dari pihak orang tua saja, tetapi ada juga sekolah, keluarga peserta didik dan lainnya yang terlibat. “Mari kita bersama-sama melakukan upaya preventif, pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi untuk mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Diakuinya, dalam upaya penanggulangan masalah ini bahkan menjadi perhatian bagi dewan terkait hal itu. Untuk itu DPRD NTB menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dikbud dalam waktu dekat. “Bahwa degradasi moral merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan sosialisasi yang lebih intensif,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, jika pelajar sudah terjerat hukum sangat disayangkan, terutama pendidikan mereka. Pasalnya mereka menanggalkan pendidikan dengan aksi pelanggaran hukum dilakukan. Padahal seharusnya mereka cukup belajar, bermain tanpa harus terlibat kasus hukum. (dpi)
