Mataram (Inside Lombok) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mencapai target energi terbarukan yang ambisius. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dan Net Zero Emissions (NZE) pada 2050.
Koordinator program WE FOR Jet, Nurjanah mengatakan berdasarkan data tahun 2023, provinsi ini telah mencapai 22,43 persen dari target bauran energi tersebut. Angka ini mencerminkan langkah signifikan menuju transisi energi yang lebih hijau.
“Untuk memastikan bahwa transisi energi ini berjalan secara adil dan setara, integrasi aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di seluruh lapisan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program energi menjadi sangat penting,” katanya saat diskusi di kantor Inside Lombok bersama GEDSI JET Working Group.
Ia mengatakan, kelompok kerja GEDSI JET NTB, dalam kertas kebijakan yang baru dirilis, menekankan pentingnya pengarusutamaan prinsip GEDSI dalam transisi energi. Penelitian kelompok ini menguraikan perlunya integrasi GEDSI dalam tata kelola, regulasi, dan pendanaan. Hal ini untuk memastikan transisi energi ini memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas yang terpinggirkan.
Beberapa rekomendasi yaitu peningkatan kebijakan dan regulasi. Pemerintah NTB didorong untuk memperkenalkan kebijakan yang berorientasi GEDSI sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti Perda No. 3/2019 tentang Kebijakan Energi Daerah dan Peraturan Gubernur No. 13/2024 tentang Pengembangan Energi Hijau.
Integrasi GEDSI juga harus menjadi prioritas dalam semua aspek pengembangan energi terbarukan, mulai dari partisipasi pemangku kepentingan hingga akses energi. Rekomendasi yang lain yaitu investasi infrastruktur energi terbarukan.
“Dalam hal ini peningkatan investasi dalam infrastruktur energi sangat penting untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan di provinsi ini. Kelompok Kerja GEDSI menganjurkan model investasi kolaboratif yang melibatkan sektor swasta, pemerintah daerah, dan organisasi berbasis masyarakat untuk memastikan akses energi yang inklusif,” terangnya.
Ditambahkan Janah sapaan akrabnya, peningkatan kapasitas dan kesadaran publik juga menjadi bagian dari rekomendasi. Di mana, kampanye informasi yang masif dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang transisi energi berkeadilan.
“Upaya ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix, yang mencakup pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media,” katanya
Tidak itu saja, kelompok kerja mendorong skema pembiayaan inovatif dan mudah diakses yang mempertimbangkan GEDSI. Ini dapat mencakup kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah daerah, dan donor internasional. Nantinya dalam pendanaan ini menggunakan mekanisme seperti bagi hasil sumber daya alam, pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kemitraan donor.
Untuk memperkuat transisi energi di tingkat lokal tambahnya, pemerintah desa di NTB didorong untuk membentuk Posko Paralegal Transisi Energi. Secara khusus ditujukan kepada perempuan dan penyandang disabilitas, guna meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait energi. Tantangan dan Peluang dalam Transisi Energi di NTB.
“Meskipun NTB telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam penggunaan energi terbarukan, seperti penggunaan pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, tantangan besar masih ada. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pendanaan, terutama di tingkat kabupaten dan desa, serta ketergantungan yang masih tinggi pada energi fosil,” katanya.
Di sisi lain, potensi pendanaan dari donor internasional, memberikan peluang besar untuk menutup kesenjangan pendanaan ini. Namun, akses terhadap pendanaan ini harus lebih inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Dengan pengintegrasian GEDSI, NTB dapat menjadi contoh provinsi yang sukses dalam melakukan transisi energi berkeadilan dan inklusif di Indonesia. “Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah provinsi, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat melalui kerja sama yang sinergis,” tutupnya. (azm)
