Lombok Barat (Inside Lombok) – Dinas Dukcapil Lombok Barat (Lobar) menilai masih banyak warga di Kecamatan Labuapi, terutama Terong Tawah, kurang antusias dan enggan untuk migrasi menjadi warga Lobar. Hal itu terlihat setelah dilakukan upaya jemput bola untuk membantu mempermudah warga perumahan pindah domisili di KTP mereka.
“Masyarakat di dua perumahan (Lingkar Muslim, Desa Bajur dan Sudak Palace, Desa Terong Tawah) ini memang kurang antusias menjadi penduduk tetap,” ungkap Kadis Dukcapil Lobar, Saepul Akhkam usai turun memberikan pelayanan akhir pekan kemarin.
Padahal, kata dia, pihaknya sudah memberikan sosialisasi dari jauh-jauh hari. Namun yang datang dinilai masih sangat sedikit dari jumlah keseluruhan penghuni perumahan. Dari ratusan rumah dan Kepala Keluarga (KK) yang disasar, pihak Dukcapil hanya didatangi kurang dari 50 KK di dua lokasi tersebut, dalam pelayanan yang dibuka selama dua malam berturut-turut itu.
“Selama dua malam kami turun, hanya sedikit yang datang dan sadar ingin pindah. Ratusan rumah lainnya tidak. Mungkin saja sudah ber-KTP Lombok Barat, tapi mungkin juga tidak dan tidak tertarik menjadi penduduk Lombok Barat,” herannya.
Dihubungi terpisah, Kepala Desa Bajur, Ahmad Husni mengaku pihaknya dan pihak Desa Terong Tawah sudah melibatkan para Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua RT untuk gencar menginformasikan kegiatan pelayanan itu dan mengimbau agar warga yang masih ber-KTP luar Lobar bersedia dilayani untuk pindah domisili. “Para Ketua RT mengumumkan pelayanan ini jauh-jauh hari. Bahkan setiap selesai ibadah shalat diumumkan melalui toa masjid,” tutur Husni.
Padahal berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, di Perumahan Lingkar Muslim terdapat kurang lebih 350 unit rumah dengan tingkat keterisian melebihi 85 persen. Perumahan yang berada persis di sisi ruas jalan rusak yang sempat viral itu memang cukup padat. Di sekitarnya juga terdapat banyak perumahan lama dan bahkan beberapa lagi ada perumahan yang baru terbangun lima tahun terakhir.
Hal senada juga diungkap juga oleh salah seorang Ketua RT di Perumahan Lingkar Muslim, Saiful Bahri. “Kami sudah berusaha, tapi memang banyak warga yang pulang kampung,” terangnya.
Sementara itu, Camat Labuapi, Lalu Rifhandani menyebut perumahan-perumahan itu banyak dihuni oleh para pegawai negeri dan swasta, serta wiraswasta yang datang dari berbagai wilayah lain. Tidak hanya warga seputar Nusa Tenggara Barat, bahkan banyak juga yang dari luar.
Dia menilai, banyak pengembang yang tidak memberikan data berapa unit yang terisi dan berasal dari daerah mana saja penghuninya. “Bagi developer yang penting rumah laku, tidak peduli siapa yang beli,” bebernya.
Pihaknya berharap, agar kedepannya pihak developer juga bisa membantu untuk memberikan informasi dan data pemilik rumah yang tinggal di perumahan yang mereka bangun. Supaya data ini bisa sinkron dengan seluruh program Pemerintah.
Karena bagaimanapun, kata dia, kependudukan yang ada akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam seluruh pembangunan. Tidak hanya untuk urusan ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan masalah lingkungan dan sosial. Tetapi juga berkaitan dengan persoalan politik elektoral.
“Di setiap Pilkades sampai Pilkada, komplek perumahan selalu menjadi perhatian, mau milih atau tidak. Mau milih di komplek atau pulang ke tempat asal. Padahal dengan banyaknya perumahan di Kecamatan Labuapi, sangat mungkin akan berpengaruh terhadap jumlah kursi di Dapil dan di DPRD,” jelas pria berkaca mata ini.
Dia menilai, kegiatan pendataan dan migrasi penduduk yang diselenggarakan oleh Dukcapil ini akan berimbas terhadap banyak hal. Sehingga Dani berharap di kegiatan berikutnya di perumahan yang lain bisa diikuti oleh sebanyak-banyaknya warga. “Kalau sudah pasti punya rumah di situ, tidak ada masalah jika pindah ber-KTP tetap di sana. Dukcapil sudah siap membantu,” pungkas Dani. (yud)
