Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemda Lobar perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp58 miliar untuk membiayai pengobatan gratis bagi 109 ribu masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) di 2025 mendatang. Guna mengurangi beban dari pembiayaan UHC ini, Dikes Lobar pun berupaya untuk melobi kuota tambahan PBI JKN ke pusat.
“Jumlahnya mencapai 109 ribu masuk pembiayaan UHC tahun depan,” ujar Kadis Dikes Lobar, Arief Suryawirawan saat dikonfirmasi, Kamis (28/11/2024). Menurutnya, jumlah ini bisa bertambah atau berkurang. Mengingat kuota JKN untuk Lobar bisa saja bertambah. “Artinya dari 109 ribu yang dibiayai pemda, mudah-mudahan bisa sebagian ditanggung pusat. Kita usulkan tambahan kuota JKN,” jelasnya.
Dijelaskan, dari total cakupan JKN di Lobar, angkanya disebut mencapai 600 ribu jiwa lebih. Masing-masing ditanggung pusat melalui program PBI sebesar 444 ribu, kemudian 109 ribu jiwa dibayar oleh daerah. Sedangkan sisanya, sekitar 3 persen, terdiri dari TNI, Polri dan mandiri yang belum masuk pembiayaan.
Pemda sendiri terus mendata masyarakat yang sudah memiliki BPJS atau belum. Terlebih ada beban tambahan dari kelahiran baru, yang tiap tahunnya mencapai 12 ribu bayi di Lobar. Setiap bulan rata-rata angka kelahiran di Lobar mencapai 1.200 bayi. “Ini jelas tambahan beban pembiayaan,” imbuhnya.
Selain itu, untuk menekan angka UHC, pihaknya berharap agar dinas terkait seperti Disnaker, bisa lebih proaktif mendata dan mendorong perusahaan yang belum memasukkan pekerjanya menjadi Kepesertaan BPJS. Sebab Kepesertaan BPJS Kesehatan ini wajib bagi pemberi kerja atau perusahaan. “Ini kita coba bicarakan dan minta data ke BPJS, mana perusahan yang sudah memasukan kepesertaan,” tegasnya.
Karena upaya ini diharapkan dapat meringankan beban pembiayaan UHC di Lobar melalui BPJS Kesehatan. Termasuk koordinasi untuk mendata masyarakat yang berangkat menjadi PMI ke luar negeri. “Itu nanti dikeluarkan dulu dari kepesertaan, kalau sudah kembali (ke tanah air) baru kita masukkan lagi. Kalau memang masih layak,” terang Arief.
Untuk diketahui, anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lobar melalui program UHC saat ini menjadi Rp58 miliar dari usulan Rp63 miliar. Wakil Ketua komisi IV DPRD Lobar, Syamsuriansyah mengatakan tingginya beban APBD ini harus bisa disikapi OPD dengan proaktif melobi ke pusat.
Diingatkan, program maupun pembangunan fasilitas kesehatan itu bukan melalui APBD. Namun bisa dari APBN, seperti DAK. Sehingga dalam hal ini, Dikes dituntut untuk bisa berinovasi. “Di sinilah harus ada inovasi OPD, harus lobi ke pusat,” saran Syamsuriansyah.
Kata dia, OPD jangan hanya mengandalkan APBD saja. Lantaran fiskal daerah yang terbatas. Sehingga OPD dituntut untuk bisa melobi ke pusat untuk bisa membuka sumber anggaran yang lain. (yud)
