Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lobar dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemda Lobar mulai membahas usulan pembangunan akses air bersih menuju Desa Gili Gede Indah, Sekotong. Mengingat kondisi warga di sana yang sudah sangat lama mengalami kesulitan akses air bersih.
Musim kemarau kali ini, sumur bor yang berfungsi di Gili Gede hanya satu, dan mesin penyulingan air satu-satunya di pulau itu juga sudah tak bisa lagi berfungsi. Selebihnya, masyarakat setempat terpaksa harus membeli air ke Sekotong, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi kesulitan air bersih di Gili Gede itu pun kembali viral setelah akun media sosial kades setempat memposting video dua sisi kehidupan yang berbeda di pulau indah itu. Karena Gili Gede tidak hanya mendeskripsikan tentang keindahan salah satu dermaga kapal pesiar bergaya eropa yang viral. Namun, soal sisi lain kehidupan warganya yang butuh perjuangan untuk bisa memperoleh air bersih juga.
“Sudah kita rancang di 2025, dan kita upayakan melalui DAK (dana alokasi khusus) dalam postur APBD 2025, sedang perjuangkan. Mudahan tidak berubah,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Permasalahan akses air bersih di pulau itu sudah lama disuarakan Abu. Bahkan semenjak dirinya belum menjadi Anggota DPRD, sampai sekarang. Ia pun mengaku sudah menganggarkan pembuatan sumur gali dari dana pokok pikiran (pokir). Namun dari sejumlah sumur yang dibuat, saat ini yang berfungsi dan bisa dimanfaatkan warga hanya satu. Sedangkan sisanya tidak memiliki sumber air.
“Itu pun hanya bisa memenuhi kebutuhan satu atau dua dusun,” ucapnya, seraya menjelaskan bahwa di Gili Gede terdapat lima dusun. Kondisi warga setempat yang terpaksa menyeberang ke Sekotong untuk sekedar membeli air bersih diakui selalu membuat dirinya prihatin. Sebab terdapat sekitar 1.500 jiwa masyarakat yang mendiami pulau itu dan sudah lama kesulitan air bersih.
Karena itu, pihaknya coba mengusulkan rencana pembuatan akses air bersih itu melalui dana alokasi khusus di pemerintahan tahun depan. Kajian dan pembahasan awal rencana usulan itu pun sudah dilakukannya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU-TR) Lobar. “Agar kebutuhan dasar masyarakat untuk air bersih bisa terpenuhi,” harap politisi asal Gili Gede Indah itu.
Diakui Abu, selain persoalan masyarakat yang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar air bersihnya. Sulitnya akses air bersih di Gili Gede juga disebutnya berpotensi menghambat investasi pariwisata. Bahkan beberapa hotel yang sudah beroperasi disana juga mengalami hal yang sama, seperti yang dirasakan masyarakat setempat. Mereka harus membeli air dan menampungnya.
Namun ia memastikan nantinya legalitas akses air bersih yang akan dibangun nantinya harus sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Agar jangan sampai, persoalan seperti yang terjadi di Gili Trawangan, terulang di Gili Gede.
“Kita sempat komunikasikan dengan Dinas PU dengan Kepala Desa hal-hal yang berkaitan dengan legalitas itu harus segera kita rapikan. Supaya orang yang berinvestasi di Gili Gede itu merasa aman dan nyaman,” jelasnya.
Begitu pun lahan yang akan digunakan untuk program air bersih itu harus dipastikan aman terlebih dulu. Terutama soal kepemilikan lahannya. Sebagai upaya untuk mencegah celah munculnya masalah hukum di kemudian hari. “Kita yakin, program akses air bersih ini nantinya akan membantu kebutuhan masyarakat dan membuat potensi investasi pariwisata di Gili Gede bisa berkembang,” pungkas Abu. (yud)
