Mataram (Inside Lombok) – Penyelenggaraan berbagai event di Senggigi dinilai membutuhkan ruang khusus. Terutama untuk menghindari krodit dan menyisakan persoalan seperti masalah sampah. Penyediaan ruang khusus ini pun diakui membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah (pemda).
Pengurus Dewan Pengawas dan Pengelola DMO (Destination Management Organization) Kawasan Khusus Senggigi, Ainuddin menilai alokasi ruang khusus tersebut memang harus disiapkan pemda. Misalnya, dengan membebaskan beberapa hektare lahan di Senggigi.
Selain itu, perlu pengaturan pengelolaan kawasannya, mulai dari tempat perbelanjaan, tempat parkir, lalu lintas dan lain-lain. Termasuk penyediaan petugas kebersihan, sehingga setiap event tidak menyisakan masalah lain.
“Kalau Mandalika dengan investasi begitu besar saja bisa diwujudkan oleh pemerintah, apalagi hanya sekedar menyiapkan beberapa hektare lahan dan penataan kawasan di Senggigi. Pemerintah bisa melakukan itu,” ujar Ainuddin, Jumat (5/5).
Dicontohkan, melihat pelaksanaan event tahunan lebaran ketupat yang rutin dilaksanakan di Senggigi, ada begitu banyak masyarakat yang mengikuti serangkaian kegiatan budaya yang difasilitasi pemda itu. “Kita belajar dari lebaran ketupat di kawasan wisata Senggigi, macet total jalan di Senggigi. Selain itu, perayaan lebaran ketupat menyisakan persoalan, yakni sampah,” terangnya.
Hal ini yang menurut Ainuddin butuh perhatian. Mengingat persoalan seperti masalah sampah yang muncul dari penyelenggaraan event di Senggigi itu turut berdampak pada aktivitas usaha atau investasi besar di sana.
“Untuk itulah, pemerintah daerah harus mengalokasikan ruang khusus untuk penyelenggaraan event di Senggigi,” ucapnya. Dengan demikian, kawasan wisata Senggigi diharapkan bisa tetap hidup dengan lebih banyak lagi event yang bisa digelar di sana. (dpi)
