Lombok Barat (Inside Lombok) – KPU Lombok Barat (Lobar) menilai suhu politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten itu justru lebih rentan menimbulkan konflik, jika dibandingkan dengan saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) Februari lalu.
“Jauh (lebih tinggi potensi konflik) di pilkada ini,” ungkap Ketua KPU Lobar, Lalu Rudi Iskandar saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Menurutnya, dalam pilkada ini memang terlihat lebih sederhana karena jumlah kontestannya tidak sebanyak saat pilpres dan pileg yang pesertanya mencapai ratusan termasuk partai politik (parpol).
“Kalau Pilkada itu sederhana. Calonnya kelihatan, yang turun ke masyarakat itu calonnya langsung, dan maksimal 4 (pasangan calon),” jelasnya. Hal ini disebutnya membuat perhatian masyarakat hanya akan fokus terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang maju saja.
Pihaknya menilai kedekatan para calon kepala daerah dengan masyarakat inilah yang berpotensi menjadi calon pemilihnya itu sangat tinggi. “Sehingga mereka pun saling memperhatikan satu sama lain. Tidak hanya paslon, tetapi juga sesama pendukung,” bebernya.
Kondisi ini dianggap pihaknya rentan menimbulkan gesekan secara horizontal. Oleh karena itu, KPU berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan perbaikan SDM dalam kelembagaan penyelenggara nantinya. Agar para penyelenggara pilkada yang terlibat nanti, diharapkan sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan norma dan perundang-undangan yang berlaku. (yud)
