Lombok Barat (Inside Lombok) – Persoalan proses perizinan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Penjabat (Pj) Bupati Lobar, Ilham pun menginstruksikan agar OPD terkait yang memiliki kewenangan dalam hal perizinan bisa bekerja sesuai aturan.
Hal itu diungkapkannya saat melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terkait rangkaian perizinan di Lobar. Bahkan, hal ini juga diakuinya turut menjadi pembahasan dalam rapat TPID dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pekan lalu.
Dalam kesempatan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah pihak dalam pengawasan perizinan. Karenanya, Ilham meminta agar semua jajarannya dapat memperhatikan bagaimana pelaksanaan perizinan di Lobar.
“Saya minta agar semua jajaran bekerja maksimal dan sesuai aturan dalam melaksanakan perizinan di Lombok Barat. Kita laksanakan dengan baik dan berdasarkan aturan yang berlaku,” tegas Ilham.
Hal ini diharapkannya agar proses perizinan di Lobar dapat berjalan baik dan lancar. Karena dirinya tak memungkiri bahwa proses perizinan ini juga tentu turut berpengaruh pada iklim investasi dan bisnis di daerah. “Mari laksanakan proses perizinan dengan cepat dan akurat serta sesuai aturan yang berlaku,” pesannya.
Namun, komitmen Pemda Lobar dalam mengoptimalkan proses perizinan disebutnya ditandai juga dengan sudah adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilaksanakan secara terpadu di kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (yud)
