Lombok Barat (Inside Lombok) – Antisipasi kerentanan penyalahgunaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lombok Barat (Lobar) dihapus. Awalnya, TPS tersebut akan disediakan KPU di beberapa pondok pesantren (ponpes) di Lobar.
Kadiv Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu Lobar, Basriadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan perbaikan untuk menghapus TPS khusus yang dinilai rawan disalahgunakan tersebut. “Itu (TPS khusus) dihapus karena itu rentan untuk pengerahan pemilih, disalahgunakan,” ungkapnya saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu.
Dia menjelaskan, sejatinya TPS khusus ini diperuntukkan bagi pemilih luar yang tidak bisa mencoblos di TPS daerah asalnya. Kelima TPS khusus yang dinilai rentan disalahgunakan hingga akhirnya dihapus itu antara lain tersebar di wilayah Labuapi satu TPS, kemudian dua TPS di wilayah Kediri dan dua TPS lagi di wilayah Lingsar.
Basriadi pun mengatakan, setelah memastikan TPS khusus yang dinilai rentan tersebut dihapus, pihaknya harus memastikan warga pemilih yang awalnya ada di lokasi khusus itu, didistribusikan ke TPS-TPS reguler yang ada di sekitar lokasi sebelumnya. “Kita pantau nanti untuk memastikan mereka menggunakan hak pilihnya,” lugas dia.
Awalnya TPS khusus yang akan disiapkan di Lobar berjumlah 10 TPS. Namun berkurang menjadi enam. Karena selain adanya penghapusan, ada juga tambahan TPS khusus di beberapa lokasi, di antaranya di Lapas Kelas II A Mataram Kuripan dan di Pemalikan, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong.
Untuk di Lapas Kuripan sendiri, tadinya KPU hanya akan menyediakan dua TPS. Namun akhirnya ditambah tiga TPS lagi. Lantaran jumlah warga binaan yang ada di Lapas saat ini, jumlahnya mencapai 900-an orang. Serta satu TPS khusus di Pemalikan, Desa Batu Putih, Sekotong.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pengusulan perlu adanya TPS khusus di Pemalikan itu dikarena hingga kini, warga di Pemalikan sendiri belum memiliki adminduk Lobar. Sedangkan jumlah pemilih atau DPT di Pemalikan sendiri jumlahnya mencapai 190 orang. “Jadinya total TPS khusus enam, satu lagi TPS di Pemalikan,” sebut dia.
Terlebih diakuinya bahwa persoalan Pemalikan ini selalu mencuat ketika pemilukada. Sehingga ia memastikan, pihaknya akan mengawal hak pilih masyarakat dan memastikan semua warga dapat menggunakan hak pilihnya. “Tugas kami mengawal itu,” tandasnya. (yud)
