Lombok Barat (Inside Lombok) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), melalui Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi meninjau langsung keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) NTB.
Deputi Bidang Inkom, Eko D. Indarto, meninjau KDMP Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Lokasi gerai usahanya tersebut ada di Komplek Pasar Buah Jongklak. Karena semua kementerian diminta untuk memberikan perhatian terhadap KDMP di seluruh daerah di Indonesia. “Kehadiran kami untuk KDMP ini bertujuan untuk menyerap informasi, agar kami harmonisasi dengan kementerian teknis di pusat,” ujar Eko D. Indarto.
Kunjungannya ke KDMP yang sudah dibentuk ini untuk mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang barangkali dihadapi oleh para pengurus. “KDPM adalah program Presiden Prabowo yang terakhir dilaunching,” katanya.
Ia mengatakan, sebagai koperasi, maka prinsipnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena prinsipnya anggota, maka tergantung pada AD/ART di koperasi itu. “Kita ingin agar koperasi ini bisa mengembangkan usaha yang variatif dan bisa menjadi mitra program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar kedepannya bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar,” tegas Eko D. Indarto.
Senada dengan Eko, Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zain, dihubungi terpisah bahkan menegaskan agar semua KDMP memiliki visi bisnis. Artinya, KDMP yang beroperasi saat ini menjalankan bisnis yang bervariatif.
“Pengurus KDMP itu harus memiliki visi usaha yang jelas. Sebisa mungkin memiliki jenis usaha yang variatif sehingga saling dukung antar koperasi. Saat ini kita sudah meminta dinas pertanian misalnya, menginventarisir jumlah peternak ayam dan menghitung berapa kemampuan produksinya. Itu kan bisa menjadi jenis usaha di koperasi desa,” papar Zain.
Dalam kunjungannya, Deputi Bidang Inkom Kemenko Polkam banyak mendengar permasalahan dan pertanyaan dari 16 Ketua KDMP se Kecamatan Lingsar. Selain persoalan regulasi yang terkait dengan kebijakan di kementerian desa, Eko juga menyerap masalah tentang posisi BUMDES yang ada saat ini. Juga kemitraan KDMP dengan perbankan dimana aturan tentang penjaminan dana desa bagi para kepala desa belum jelas.
