Lombok Barat (Inside Lombok) – Menindaklanjuti mandatori pemerintah pusat, yang meminta pemda untuk memprioritaskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Pemda Lobar pun akan memasukkan program tersebut ke dalam indikator RPJMD kedepannya.
Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda Lobar, Akhmad Saikhu, melalui Kepala Bidang Sosial Budaya, Bappeda Lobar, Mutmainah. Bahwa “Bangga Kencana” ini bertujuan untuk mengarahkan agar masyarakat memiliki kesadaran terkait rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan dan sebagainya. Sehingga bisa terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas dan bebas dari stunting.
“Jadi ada mandatori dari pemerintah pusat, kita diminta memprioritaskan program Bangga Kencana, setelah dilihat Lobar belum ada (belum masuk RPJMD) program Bangga Kencana,” jelas Mutmainah.
Dia menjelaskan, bahwa dalam indikator makro, Pemda Lobar mengambil dua aspek yaitu Kabupaten Layak Anak (KLA) dan indeks pengarusutamaan gender. Sedangkan indikator terkait pengendalian penduduk, belum termasuk di dalamnya. Sebab jika bicara Dinas Dukcapil, tupoksi mereka bukan pengendalian penduduk, melainkan administrasi kependudukan.
Namun, pusat meminta agar indikator terkait pengendalian penduduk yang menjadi tupoksi Dinas DP2KBP3A ini juga bisa segera dimasukkan dalam program. “Ini penting untuk mengendalikan penduduk Lobar ke depan, itu dikemas dalam program Bangga Kencana,” imbuhnya.
Sehingga program Bangga Kencana ini diharapkan bisa masuk RPJMD 2025. Karena kata dia, ada pohon kinerja masing-masing OPD di dalamnya. Dan OPD terkait sudah memasukkan program ini pada pohon kinerja mereka masing-masing. Dalam program Bangga Kencana itu nanti akan dibentuk Pokja atau Forum Komunikasi, dan memiliki indikator-indikator sendiri.
Ada beberapa butir yang menjadi indikator pada Program Bangga Kencana itu, salah satunya mendukung indikator IPM. “Kemudian bicara kampung KB, keluarga berkualitas, itu juga masuk ke bangga kencana,”imbuhnya.
Kemudian advokasi, baik pemerintah dan pemilik anggaran. Ketika sudah ada dokumen program ini, bisa diajukan ke Bappeda maupun TAPD. Dalam hal ini, Bappeda akan menyusun rencana ke depannya sesuai dari data yang dimiliki masing-masing OPD.
“Dimasukkan ke RPJMD, tentu dilihat urgensinya sesuai mandatori pusat. Kalau sudah ada indikator itu, TAPD bisa anggarkan,” ujarnya.
Sementara Sekdis DP2KBP3A Erni Suryana menjelaskan pada dasarnya Bangga Kencana sudah diterapkan di Lobar, dengan telah dibentuknya Pokja kampung KB, ketahanan keluarga dan Satgas. Bahkan Lobar termasuk daerah yang sudah menyusun grand desain pembangunan keluarga (GDPK). Dan sekarang sedang dalam penyusunan Perbupnya.
Namun Erni mengakui, bahwa Bangga Kencana ini belum masuk dalam Indikator kinerja RPJMD. Karena yang masuk baru hanya isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Mudah-mudahan dengan pohon kinerja itu bisa masuk, sudah kami sampaikan ke Bappeda. Biar terukur kerjanya dan dianggarkan oleh Pemda,” harap dia. (yud)
