Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Lombok Tengah (Loteng) mengalokasikan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 ini. Namun jumlahnya masih terbatas, ada sekitar 42 unit saja yang tersebar di sejumlah desa yang akan diperbaiki.
Kepala Disperkim Loteng, Muhammad Supriadin mengatakan dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Daerah (APBD) pihaknya tidak bisa membangun RTLH lebih banyak untuk masyarakat yang membutuhkan. “Anggaran dari APBD tahun ini untuk 42 unit saja Loteng, dan terbanyak di kawasan Leneng, Praya. Itu aspirasi dari dewan,” ujarnya.
Dikatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran dengan nilai Rp20 juta untuk satu rumah dalam bentuk stimulan. Dengan total RTLH, jika dikalkulasikan total anggaran untuk program RTLH hanya sekitar Rp820 juta. “Setiap tahun kondisinya memang seperti ini,” tambahnya.
Ia menjelaskan porsi anggaran fisik untuk program penanganan RTLH memang tidak besar, karena dalam rencana kerja (renja) pemerintah daerah program RLTH memang tidak masuk dalam prioritas utama. Meski hal ini kerap muncul ketika musrenbang tingkat kecamatan digelar.
“Masih banyak program fisik lain yang lebih mendesak untuk ditangani. Pemerintah selalu menyiapkan alokasi anggaran untuk program RTLH,” imbuhnya. Kendati demikian, pihaknya tetap memperhatikan program RTLH ini.
Selain itu pihaknya juga berupaya mendorong pihak terkait lainnya seperti Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB hingga jajaran TNI dan kepolisian setiap tahun ikut menangani RTLH. “Kalau ditotal, rata-rata setiap tahun ada sekitar 500 rumah yang ditangani melalui program RTLH,” tandasnya. (fhr)
