Lombok Tengah (Inside Lombok) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) memanggil pihak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memberikan penjelasan terkait dengan angka putus sekolah. Hanya saja, Kepala Disdikbud Loteng, Lalu Idham Khalid justru mangkir, sehingga pihak dewan tidak bisa menerima secara detail informasi data secara konkret.
Sebelumnya, dibuka catatan masih tingginya angka putus sekolah di Loteng, yaitu mencapai 15 ribu siswa jenjang SD-SMP. Atas data itu, Wakil Ketua DPRD Loteng, Lalu Sarjana mengatakan pemanggilan stakeholder terkait bertujuan untuk meminta klarifikasi.
“Pemanggilan ini untuk klarifikasi. Sayangnya Kepala Disdikbud tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan yang jelas. Hanya dihadiri Sekdis dan pihak PGRI saja, tanpa membawa data konkret,” katanya, Kamis (10/04/2025). Parahnya, isu ini telah mencuat dan menjadi konsumsi publik, baik di dalam maupun di luar Loteng.
Untuk itu, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan ulang. Nantinya pemanggilan ini juga wajib dihadiri oleh pihak-pihak terkait lainnya, seperti DPMD dan juga Dinas Pariwisata. Sebab, angka ini tersebar di semua wilayah dan lebih besar berada di kawasan pariwisata.
Pada pemanggilan selanjutnya, pihaknya meminta kepada semua pihak untuk membawa data valid, untuk memudahkan upaya dalam mencarikan solusi untuk segera diselesaikan. Di satu sisi, pemanggilan ini sebagai referensi ke depannya bagaimana mengatur tata kelola pendidikan di Loteng. “Jika angka ini benar, maka tunjukkan datanya. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencarikan solusi,” terangnya.
Dijelaskan Sarjana, jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212, sebanyak 40 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan. Sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) harus segera mencarikan solusi terbaik untuk keberlangsungan generasi anak bangsa. “Sejauh ini, dunia pendidikan di Loteng aman-aman saja. Jangan sampai informasi ini justru memperburuk keadaan,” tandasnya. (fhr)
