Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) Lombok Tengah (Loteng) menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan pada Rabu (19/11). Kegiatan ini digelar untuk menyerap aspirasi berbagai pihak sebelum Ranperda tersebut diajukan ke DPRD Loteng untuk pembahasan lebih lanjut.
Kepala Disnakertrans Loteng, Suhartono, mengatakan uji publik merupakan tahapan krusial dalam penyusunan peraturan daerah dan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah menerapkan prinsip transparansi. “Uji publik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah , khususnya Disnaker karena harus menggunakan prinsip transparansi dalam perumusan kebijakan daerah,” ujarnya.
Menurut Suhartono, uji publik bertujuan memperoleh masukan dan pandangan komprehensif dari pemangku kepentingan terkait Ranperda tersebut. “Ini hal penting, setelah ini kami berharap Ranperda ini bisa disetujui untuk kepentingan ummat,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa Ranperda dirancang untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi masyarakat dan sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial. “Yang utama kita ingin memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja rentan dengan adanya Perda ini,” imbuhnya.
Ranperda turut mengatur spesifikasi pekerja yang berhak menerima jaminan sosial, termasuk perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta klaim biaya pengobatan dan kematian melalui BPJS.
Lebih lanjut, Ranperda juga mengatur perlindungan bagi petani, buruh, dan pekerja konstruksi selama perusahaan atau lembaganya terdaftar sebagai peserta. “Semua kita akan atur di Perda ini. Semua pekerja akan mendapatkan jaminan keselamatan kerja selama perusahaan atau lembaganya terdaftar,” tegasnya.
Suhartono menegaskan penyusunan Ranperda merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat. “Pemerintah harus hadir untuk masyarakat dengan memberikan perhatian serius,” tandasnya.
