Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) menyerang 190 sertifikat lahan warga transmigrasi lokal (translok) yang berasal dari Desa Mekar Sari dan Desa Batu Jangkih, Praya Barat. Sertifikat yang diserahkan tersebut merupakan yang telah ditunggu selama puluhan tahun.
Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri mengatakan sertifikat lahan tersebut telah dinanti oleh masyarakat dua desa tersebut sejak lama. “Sertifikat ini sudah sangat lama dinanti oleh masyarakat dua desa ini,” katanya, Selasa (11/7) kepada wartawan.
Pathul menjelaskan, pengurusan sertifikat lahan transmigrasi ini diurus oleh warga sejak 2004 silam, dari zaman Bupati Loteng dijabat Lalu Suhaimi hingga Suhaili Fadhil Thohir. “Alhamdulillah baru di masa kita sertifikat ini bisa diterbitkan BPN, dan kita sangat bersyukur atas terbitnya ini,” imbuhnya.
Ditegaskannya, sertifikat lahan yang telah diterima warga boleh dijadikan jaminan di bank jika warga ingin mengajukan pinjaman sebagai modal usaha. Di mana dengan berkembangnya usaha yang dirintis itu kemudian dijadikan sebagai wadah untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
“Kalau sertifikat ini diagunkan di bank untuk (jaminan, Red) modal usaha saya sarankan, tapi kalau untuk keperluan yang lain janganlah dilakukan masyarakat,” terangnya.
Kepala Desa Mekar Sari, Azhar mengatakan terbitnya sertifikat tanah warga transmigrasi di Desa Mekar Sari dan Batu Jangkih ini tentunya sangat berpengaruh juga ke warga transmigrasi lainnya yang belum mendapatkan sertifikat.
Terbitnya sertifikat itu pun diharapkan bisa memudahkan warga lainnya untuk mengurus sertifikat bidang tanah mereka nantinya. “Tentunya dengan ini bagi warga yang belum mengurus sertifikat agar segera mengurus sertifikatnya,” tandasnya. (fhr)
