Lombok Tengah (Inside Lombok) – Tanaman tembakau milik petani di Lombok Tengah (Loteng) rusak akibat hujan yang mengguyur wilayah Loteng pekan kemarin. Dinas Pertanian Loteng pun sampai saat ini belum memberikan solusi atas musibah yang dialami petani tersebut.
Berbagai pihak pun mulai menyoroti kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Loteng yang mencapai Rp71,1 miliar di 2023 ini. Anggaran yang cukup besar itu dipertanyakan pengalokasiannya, lantaran tidak ada gelagat akan digunakan untuk membantu petani tembakau yang terdampak kemarau basah di pertengahan tahun ini.
Kepala Dinas Pertanian Loteng, Kamrin mengatakan terkait dengan penggunaan DBHCHT tersebut sebenarnya telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. “DBHCHT itu kan tidak hanya untuk Dinas Pertanian. Itu disebar sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk mendukung petani tembakau dari sisi perawatan, pasca panennya kemudian banyak yang lain,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Dikatakan, Dinas Pertanian Loteng mendapat alokasi sebesar Rp15 miliar dari total Rp71,1 miliar DBHCHT yang dikucurkan ke Pemda Loteng. Pihaknya mengklaim dana tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Jadi petani tembakau ini juga petani padi ya, kan kalau tembakau ditanam pada musim tanam kedua dan ketiga, dan kita arahkan untuk memperkuat petani,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Swadaya Lombok (Apetal) NTB, Jopi Hendrayani menegaskan saat ini kondisi tanaman tembakau para petani sangat parah. Melihat kondisi yang menimpa para petani tembakau itu, pihaknya menilai pemerintah seharusnya memberikan solusi konkret.
“Hal ini yang membuat kita bertanya, lantas di mana dana (DBHCHT) itu dipakai?” tanyanya. Pihaknya pun meminta pemerintah melalui stakeholder terkait agar segera melihat kondisi objektif petani di lapangan. “Pemda Loteng jangan duduk manis saja. Ayo lihat kondisi petani kita di bawah,” tandasnya. (fhr)
