Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) optimis bisa memenuhi target waktu terhadap pengembalian kelebihan bayar pada sejumlah proyek yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Khususnya temuan terhadap kekurangan volume atau kelebihan bayar pekerjaan jalan dan jaringan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Loteng.
Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian menerangkan pihaknya berkomitmen dapat melakukan pengembalian kelebihan bayar pada sejumlah proyek fisik terhadap sejumlah rekanan. “Dari total Rp4,1 miliar lebih itu tinggal sisa Rp600-an juta mungkin yang masih (belum dikembalikan),” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2023) di kantornya.
Dijelaskan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk meminta para rekanan yang melakukan pengerjaan pada proyek tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Waktu pengembalian kerugian negara tersebut hanya tersisa lima hari.
“Saat Ini kami sedang kejar terus, dalam waktu dekat kami juga akan panggil lagi perusahaan yang belum mengembangkan,” imbuhnya. Rahadian menyebut temuan BPK ada di sejumlah proyek pengerjaan jalan. Selain itu ditemukan kelebihan bayar pada proyek pengerjaan jaringan irigasi meski nilainya kecil.
Meski begitu, Rahadian mengaku optimistis kerugian negara tersebut dapat dikembalikan sebelum 25 Juli 2023. “Karena CC ini kan menjaga reputasi mereka di pemerintah. Itu enaknya kita sama perusahaan yang besar,” katanya.
Berkaca pada pengalaman sebelumnya, Rahadian menyebut temuan BPK memang muncul setiap tahunnya. Sehingga pihaknya tidak bisa berkomentar lebih jauh terkait dengan hasil pemeriksaan BPK itu.
“Setiap tahun ada temuan BPK. Kami tidak bisa berargumen terlalu panjang karena posisi kami kan diaudit,” ujarnya. (fhr)
