Lombok Tengah (Inside Lombok) – Ratusan guru honorer mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) untuk menuntut penempatan. Mereka mengklaim sudah lulus passing grade seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022 lalu, tapi hingga saat ini belum mendapat surat keputusan penempatan.
Salah satu perwakilan guru, Zulfan Zihadi mengatakan kedatangan mereka adalah untuk memperjuangkan nasib 752 guru honorer ini segera mendapatkan SK penempatan untuk PPPK. Hal ini karena mereka sudah puluhan tahun mengabdi dan sudah dinyatakan lolos seleksi yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Kita datang ini untuk memperjuangkan bagaimana teman-teman yang sudah mengabdi lama ini belum mendapat penempatan,” ujarnya, Kamis (22/11/2023). Selain itu, mereka juga meminta kejelasan terkait dengan insentif guru honorer untuk dinaikan, seperti yang ada di kabupaten-kabupaten lain yang ada di NTB.
“Kita di Loteng ini masih dikasih insentif Rp100 ribu, itu pun lama sekali keluar. Kalau di kabupaten seperti Lombok Timur dan Lombok Barat bisa lebih tinggi, kenapa kita di sini tidak bisa?” ujar perwakilan guru lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Loteng, Lalu Firman Wijaya yang hadir di gedung DPRD Loteng menemui perwakilan guru mengatakan pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat. “Pada tahun 2024 kita hanya bisa mengusulkan, kami akan usulkan semua sesuai dengan kebutuhan guru di SD dan SMP. Sekolah yang menjadi kewenangan kami,” ujarnya.
Di sisi lain, Firman mengungkapkan bahwa, untuk membiayai gaji dari awal mulai perekrutan PPPK di Loteng sebanyak 3000 orang PPPK. “Total untuk gaji PPPK dari penerimaan pertama sampai akhir itu totalnya Rp204 miliar itu untuk sekitar 3000 orang,” tandasnya. (fhr)
