Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diharapkan memperhatikan aspek khusus untuk pembangunan di kabupaten itu, terutama terkait aksesibilitas penyandang disabilitas. Hal itu diungkapkan perwakilan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) NTB dan DPC Lombok Timur (Lotim) saat menemui Penjabat (Pj) Bupati Lotim.
“Para tunanetra juga berhak memperoleh hak yang sama dengan manusia lainnya baik itu pada aspek pendidikan, kesejahteraan, keadilan, pekerjaan dan lainnya,” ujar Ketua DPD Pertuni NTB, Topan Mars Arifin di hadapan Pj Bupati Lotim, Selasa (09/01/2024).
Adapun disabilitas tunanetra dikatakan Topan berhak mendapatkan hak yang sama termasuk untuk meningkatkan kemandiriannya sendiri. Terlebih jumlah penyandang disabilitas tidaklah sedikit.
Dijelaskan, saat ini DPC Pertuni saja beranggotakan 50 orang lebih. “Kita harapkan DPC Pertuni di Lombok Timur dapat lebih berkembang dengan menjangkau tunanetra lainnya yang belum tersentuh,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Bupati Lotim, M. Juaini Taofik mengatakan keberadaan Pertuni di kabupaten itu sangat baik untuk menciptakan kondusifitas tunanetra. Terutama agar dapat menjalani kehidupannya sebagai individu yang cerdas, produktif dan mandiri.
“Mereka berhak menjalani individu yang baik tanpa diskriminasi dari segenap aspek kehidupan maupun penghidupannya,” ujarnya. Ia pun mengapresiasi para pengurus atas potensi dan kebijakannya terhadap para tuna netra, ke depan ia berjanji siap memfasilitasi organisasi tersebut. (den)
