Lombok Timur (Inside Lombok) – Dalam mengatasi sejumlah persoalan hukum yang kerap terjadi di Lombok Timur, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat gandeng Kejaksaan Negeri (Kejari).
Mengatasi sejumlah persoalan hukum yang terjadi tentunya membutuhkan personil yang lebih banyak dalam melakukan pengawalan agar tidak terjadinya permasalahan yang bertentangan dengan hukum, untuk itu Pemda dan Kejari Lombok Timur menandatangani nota kesepahaman atau MoU.
Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy mengatakan bahwa sejumlah persoalan hukum membutuhkan personil yang lebih mumpuni dalam menyelesaikan segala bentuk dinamika yang terjadi di lapangan.
“Kita sudah lakukan beberapa kerjasama dengan Kejari Lombok Timur dan alhamdulillah itu berjalan baik,” katanya, Rabu (30/08/2023) saat menandatangani MoU di Aula Kejari Lotim.
Sementara itu, Kepala Kejari Lotim, Efi Laili Kholis menjelaskan bahwa MoU yang disepakati antara pihaknya dengan Pemda Lombok Timur dalam bentuk sinergitas, dan tentunya dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
“Kita juga mengambil peran untuk berkontribusi positif secara penuh terhadap pembangunan daerah,” ungkapnya.
Dikatakan Kepala Kejari melalui sinergitas tersebut dapat terus melakukan evaluasi dan pencegahan terhadap segala jenis temuan agar tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi di Lombok Timur baik dalam bentuk aktivitas maupun program yang dijalankan Pemda.
“Kalaupun nanti ada temuan dapat kita evaluasi melalui pembinaan, kalau sudah tidak dapat dibina barulah kita mengacu pada prosedur yang berlaku,” terangnya. (den)
