Lombok Timur (Inside Lombok) –
Kasubag Hukum KPU, Kholis Iskandar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda Lotim untuk memberikan akses kesehatan bagi para penyelenggara Pemilu 2024. “Kita pastikan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan ada untuk penyelenggara pemilu 2024,” ungkapnya, Senin (5/2/2024).
Kepastian itu diungkapkannya lantaran pihak KPU Lotim akan menyampaikan dan menyerahkan data para penyelenggara pemilu 2024 ke pemda yang menjadi fasilitatornya. “BPJS Kesehatan insyaallah hari ini kita akan menyampaikan data penyelenggara pemilu yang belum masuk dalam kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ke Pemda,” terangnya.
Fasilitas BPJS Kesehatan dari Pemda Lotim sendiri tak semua penyelenggara akan dimasukkan, melainkan bagi badan Ad Hoc yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan tersebut. “Hari ini data personel badan Ad Hoc penyelenggara pemilu yang belum masuk kepesertaan JKN akan diserahkan ke Pemda melalui Dinas Kesehatan (Dikes),” tuturnya.
Dari Jumlah 29.804 penyelenggara pemilu 2024 yang ada di Lotim, sementara ini yang terdata belum masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan yakni sebanyak 5.908 orang. Menurut Kholis, Pemda Lotim sudah berkomitmen dalam mendaftarkan badan Ad Hoc yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dikatakannya hal itu bukan soal political will saja, tetapi memang ada penekanan melalui Inpres dan SEB Kemendagri utk memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Ad Hoc. (den)
