Lombok Timur (Inside Lombok) – Hujan lebat yang melanda sebagian wilayah Lombok Timur (Lotim) pada Rabu (19/11) menyebabkan banjir luapan di sejumlah titik, termasuk Labuhan Lombok serta putusnya jembatan di Desa Perigi, Kecamatan Suela. Setelah memantau kondisi dan menyalurkan bantuan, Bupati Lotim, Haerul Warisin, langsung menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk berangkat ke Jakarta melaporkan situasi tersebut kepada Kementerian PUPR.
Sekda Lotim, M. Juaini Taofik, mengatakan banjir terjadi akibat pendangkalan dan sedimentasi di beberapa aliran sungai, termasuk sungai perbatasan antara Desa Labuhan Lombok dan Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya. “Seperti kemarin sebanyak 400 lebih KK yang terdampak di Pringgabaya tepatnya di Labuhan Lombok dan Seruni Mumbul,” katanya, Kamis (20/11/2025).
Ia menyebut sejumlah aliran sungai besar seperti Perigi dan Kokok Tanggek perlu diwaspadai, termasuk pola hunian masyarakat di bantaran sungai yang mempersempit aliran. Menurutnya, langkah cepat dilakukan setelah pemantauan lapangan.
“Begitu selesai memantau beberapa lokasi tadi malam hingga jam 23.50 Wita. Pak Bupati meminta saya menyusul ke Jakarta ke Dirjen Pengairan Kementerian PUPR, semalam kita kebut langsung proposalnya dan subuh tadi langsung berangkat,” jelasnya.
Sekda yang dikenal sebagai Kak Opik menyampaikan bahwa kerusakan terparah terjadi di Perigi karena jembatan yang putus merupakan akses utama masyarakat untuk pendidikan dan kegiatan ekonomi. Sebanyak 150 KK terdampak akibat terisolirnya wilayah tersebut.
“Ini yang terisolir sebanyak 150 KK, jembatan sedang kita informasikan juga ini di pusat karena jika kita membuat jembatan darurat biayanya bisa mencapai ratusan juta. Karna panjang jembatan sekitar 20 meter dan lebar 3 meter dan tinggi bisa 10 meter,” tuturnya.
Berdasarkan asesmen, biaya perbaikan jembatan Perigi diperkirakan mencapai Rp600 juta, dengan fokus pada penggantian plat beton atau baja karena pondasi masih dinilai kuat. Atas dasar itu, Bupati menugaskan Sekda Lotim untuk segera meminta dukungan perbaikan ke pemerintah pusat.
