Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lotim menggelar Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Perangkat Desa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Acara ini berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Kamis (3/10).
Deklarasi tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, beserta jajaran pejabat tinggi pratama dari Pemerintah Provinsi NTB, Pj Bupati Lotim, Muhammad Juaini Taofik, Forkopimda Lotim, serta para komisioner Bawaslu. Selain itu, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Desa, dan perangkat Desa se-Kabupaten Lotim turut ambil bagian dalam acara ini.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Lotim mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014, yang mengharuskan ASN untuk berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa. “Netralitas KORPRI hari ini adalah harga mati. Netral di dunia nyata dan di dunia maya,” tegas Juaini.
Pj Gubernur NTB, Hassanuddin juga memberikan arahan agar ASN lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam suasana Pilkada. Ia menekankan bahwa media sosial dapat menjadi tantangan tersendiri yang bisa menjebak ASN dalam aktivitas politik tanpa disadari. “Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan jari,” pesannya, mengingatkan pentingnya menjaga integritas selama masa pilkada.
Hassanuddin juga memuji langkah Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah pertama di NTB yang menggelar deklarasi netralitas ASN menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia berharap deklarasi ini tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi menjadi komitmen nyata dalam menjaga profesionalisme ASN.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lotim dan Bawaslu Lotim untuk memperkuat pengawasan terhadap netralitas ASN. Ikrar netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 juga dibacakan oleh ASN, Kepala Desa, dan perangkat Desa se-Lotim, sebagai bentuk komitmen mereka untuk menjaga integritas dan netralitas dalam menghadapi pilkada mendatang. (den)
