Lombok Timur (Inside Lombok) – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Timur memasuki fase baru perjuangan kepegawaian setelah Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) resmi bertransformasi menjadi Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur, Rabu (28/01/2026). Perubahan tersebut menandai langkah pengawalan terstruktur terhadap proses peralihan status PPPK paruh waktu menuju PPPK penuh waktu.
Transformasi organisasi ini diikuti dengan pembentukan kepengurusan baru. Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur dipimpin oleh Bambang, sebagai Ketua Umum, dengan Sande Firman Hariansyah, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
Ketua Umum Forum ASN PPPK Paruh Waktu, Bambang, menyatakan bahwa forum tersebut berkomitmen mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berkaitan dengan masa depan ASN paruh waktu. Ia menegaskan fokus utama forum adalah memastikan adanya kepastian status kepegawaian bagi anggotanya.
“Kami berkomitmen penuh mengawal proses transisi ini. Perjuangan kami adalah memastikan rekan-rekan ASN paruh waktu mendapatkan kepastian menjadi PPPK penuh waktu sesuai kebijakan daerah,” ujar Bambang.
Forum ini menghimpun ASN PPPK paruh waktu dari tiga sektor utama, yakni tenaga teknis, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan. Penyatuan lintas sektor tersebut ditujukan untuk memperkuat solidaritas dan memperbesar daya tawar dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Sekretaris Jenderal Forum ASN PPPK Paruh Waktu, Sande Firman Hariansyah, menyebut kebersamaan lintas sektor menjadi modal penting dalam mengawal setiap kebijakan daerah. Ia menegaskan komitmen forum untuk memastikan proses berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan anggota.
“Kini tenaga teknis, guru, dan kesehatan berada dalam satu barisan. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan anggota di lapangan,” katanya.
Perubahan FKHD menjadi Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur menandai dimulainya pola advokasi baru di bidang kepegawaian daerah. Forum ini diharapkan mampu membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kebijakan terkait proses lanjutan pengangkatan PPPK penuh waktu.
