Lombok Timur (Inside Lombok) – Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terancam tidak bisa mengakomodasi seluruh tenaga honorer. Pasalnya, sejumlah honorer tidak tercatat dalam database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.
Kepala BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Listianto, menjelaskan pihaknya saat ini tengah menyiapkan tahapan pengangkatan sesuai arahan Kementerian PAN-RB. Namun, proses ini terkendala kelengkapan data dari beberapa instansi yang belum menyerahkan berkas hingga mendekati tenggat waktu. “Yang belum menyerahkan sampai hari ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta RSUD Selong,” Jumat, (15/8).
Berdasarkan data BKN Pusat, terdapat 11.135 ribu honorer di Lotim. Dari jumlah tersebut, 10.976 ribunya merupakan kategori P1 dan P2 yang masuk tahap satu dan dua pengangkatan PPPK paruh waktu. Sementara itu, 159 lainnya adalah pelamar CPNS yang juga terdata di sistem BKN. Meski demikian, Yulian menegaskan tidak semua akan lolos seleksi. Sebagian tenaga honorer dinyatakan gugur karena berstatus honorer baru, yakni diangkat setelah pendataan resmi BKN dilakukan, sehingga tidak tercatat di sistem nasional. “Kalau tidak masuk database, kami tidak berwenang mengusulkan. Semua mengikuti ketentuan pusat,” tegasnya.
BKPSDM Lotim terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat untuk memastikan proses pengangkatan PPPK paruh waktu berjalan lancar sesuai regulasi yang berlaku.
