Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggerakkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota untuk bergotong-royong menurunkan angka stunting. Dalam hal ini diamanahkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Sosial Pemda Lombok Timur.
Acara launching gotong royong Bhakti Stunting digelar di kantor desa Lendang nangka Utara bersama Posyandu Saling Asih, kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Senin (22/5).
Bupati Lombok Timur H.M Sukiman Azmy, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan rasa bangganya kepada Pemerintah provinsi (pemprov) khususnya Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah karena telah berkenan mengintervensi kegiatan tersebut.
“Saya sangat merasa bangga kepada pemerintah provinsi NTB karena telah berkenan mengintervensi kegiatan ini dan merupakan wujud kasih sayang dan cintanya khususnya kepada masyarakat Lotim,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa dalam kamus BLPI ada yang namanya gerakan dimana artinya ialah dilakukan bersama-sama meliputi seluruh komponen masyarakat yang ada secara terstruktur dan fasih.
“Ini poinnya terstruktur dan fasih, dimana terstruktur ini dapat kita lihat baik itu dari dusun, desa, kecamatan, kabupaten dan semua terlibat kalau terkait penanganan Stunting ini,”lanjutnya
Di akhir sambutannya Bupati Sukiman meminta kepada kepala puskesmas, Kades, Kadus, dan Posyandu untuk benar-benar mengawal program Bhakti Stunting ini agar berhasil dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, wakil Gubernur NTB Hj Siti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa Stunting adalah salah satu program prioritas dari presiden RI Joko Widodo dan pentingnya penurunan angka stunting secara nasional masih datang dari angka survei.
Ia menuturkan bahwa NTB termasuk Lombok Timur sudah bisa membuktikan menyajikan angka stunting by name by address.
“NTB termasuk Lombok Timur sudah bisa menyajikan angka stunting dengan by name by address, dan ini tidaklah mudah,” ucapnya
Beda input di NTB dengan daerah lainnya adalah inputnya sudah mencapai 100 persen dengan langkah berpatokan di E-PPGBM karena angkanya by name by address.
“Langkah-langkah kami di NTB hanya berpatokan di E-PPGBM karena angkanya by name by address,” ujarnya.
“Dan hasil survei itu ada titiknya dan sudah di kroscek juga disitu angkanya sesuai E-PPGBM,”lanjutnya
Ia menjelaskan bahwa NTB secara bertahap mulai dari tahun 2019 inputnya baru 60 persen, tahun 2020 naik ke 70 persen, hingga mulai tahun 2021 input meningkat menjadi 99,5 persen dan terus sampai saat ini diinput secara maksimal di seluruh posyandu yang ada NTB.
“Dan yang input adalah petugas gizi dari puskesmas, jadi posyandu aktif, puskesmas aktif jadi kita di NTB punya data by name by address,” sambungnya.
Jika tepat mengintervensi kata dia, maka akan ada hasilnya dan itu bisa mengakibatkan angka stunting ini dapat diintervensi dengan tepat.
“Sekarang lihat Lotim, tajam penurunannya, tajam penurunannya karena tepat intervensinya, juga Petugas, puskesmas, posyandunya semuanya aktif,” demikiannya
Turut hadir dalam giat tersebut, Wakil Gubernur NTB, Dinas Sosial Provinsi NTB, BKKBN NTB, Bupati Lombok Timur, OPD lingkup kabupaten Lombok Timur, danramil, perwakilan PKK provinsi NTB, perwakilan PKK Pemda Lotim, Dharma wanita Lotim, Tokoh agama, dan masyarakat setempat. (den)
