Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) memperketat penyusunan strategi penganggaran tahun 2026 menyusul kebijakan efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan signifikan alokasi dana transfer yang diterima daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswadi, mengatakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang ditambah dengan dana bagi hasil provinsi mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. “Angka efisiensi transfer pusat ke daerah, ditambah dengan dana transfer bagi hasil provinsi, saat ini berkisar Rp 206 miliar,” ujarnya, Selasa (16/12).
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab KLU memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu. Di bawah arahan Bupati KLU, Najmul Akhyar, Pemkab menyiapkan strategi penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien. “Fokus utamanya adalah pada penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Mala menjelaskan, BKAD telah melakukan rekonsiliasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi kebutuhan pengadaan barang milik daerah. Penekanan belanja baru dilakukan dengan mengoptimalkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2025 untuk digunakan pada 2026.
Selain itu, BKAD juga menggelar bimbingan teknis pengelolaan keuangan yang melibatkan kasubag program, keuangan, operator, hingga bendahara OPD. “Untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi dan mencegah pemborosan, kami telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan,” jelasnya.
Strategi efisiensi yang diterapkan meliputi pengurangan anggaran makan dan minum kegiatan, penyesuaian alokasi perjalanan dinas, serta efisiensi anggaran sewa kendaraan dinas. “Kami meminta masing-masing OPD untuk menganggarkan betul-betul untuk pelayanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Dengan penerapan penganggaran yang ketat tersebut, Pemkab KLU berharap program yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tetap berjalan optimal. “Efisiensi anggaran 2026 tidak hanya bertujuan mengatasi keterbatasan dana, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih efektif dan fokus pada hasil nyata bagi masyarakat KLU,” tandasnya.
