Lombok Utara (Inside Lombok) – Dugaan kebocoran data penerimaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) mencuat di SDN 1 Desa Sigar Penjalin, setelah beberapa wali murid melaporkan adanya oknum yang diduga meminta uang untuk membantu pencairan dana. Padahal, seharusnya tidak ada pungutan tersebut, karena memang pemerintah memberikan langsung bantuan.
Kepala Sekolah SDN 1 Sigar Penjalin, Baiq Nurhasanah mengatakan dirinya sangat terkejut mendengar laporan tersebut. Dugaan pungutan liar ini memicu keresahan di kalangan orang tua siswa, terutama karena jumlah uang yang diminta bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu.
“Saya baru tahu setelah menerima keluhan dari orangtua murid yang atas pemotongan yang dilakukan oknum. Saya kaget mendengar kabar ini. Kok bisa ada pemotongan dana mulai dari Rp50 ribu hingga Rp250 ribu,” ujarnya.
Lebih lanjut, padahal, rekening PIP itu disebutnya langsung diserahkan ke wali murid, dan merekalah yang mengurus pencairan dana ke bank. Artinya, tidak muncul pungutan-pungutan yang dimaksudkan.
Meski begitu, pihak sekolah masih mempertanyakan bagaimana data rahasia sekolah bisa diketahui. Padahal seharusnya, hanya diurus yang mempunyai wewenang. “Kok bisa oknum tahu data rahasia sekolah, termasuk daftar nama penerima bantuan PIP. Hal ini menjadi bahan kecurigaan. Pasti ada pihak dalam yang memberikan informasi ini. Saya akan telusuri lebih lanjut untuk mencari tahu siapa yang membocorkan,” terangnya.
Terkait dengan hal ini, pihak sekolah berencana untuk mengambil langkah tegas guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Salah satunya adalah dengan mewajibkan setiap pencairan dana PIP untuk mendapatkan tanda tangan dari kepala sekolah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
“Kami juga memastikan akan segera mengumpulkan seluruh wali murid penerima PIP untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pencairan dana. Jika ada oknum dari dalam sekolah yang terlibat, kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Para wali murid yang menjadi korban mengungkapkan bahwa oknum tersebut meminta uang dengan alasan sebagai jasa bantuan pencairan. Namun, dalam praktiknya, oknum tersebut tetap mematok jumlah tertentu, bukan sekadar seikhlasnya. Sementara itu, saat ditemui oleh media, oknum tersebut enggan memberikan klarifikasi mengenai tuduhan tersebut. Bahkan meminta agar pertemuan dilakukan dengan para korban terlebih dahulu sebelum memberikan komentar lebih lanjut kepada media. “Kami berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan dengan tuntas dan memberikan efek jera bagi semua pihak yang terlibat. prosedur yang berlaku,” demikian. (dpi)
