Lombok Utara (Inside Lombok) – Proses pengisian jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tioq Tataq Tunaq menjadi perhatian. Sosok yang mengisi jabatan tersebut ditekankan harus benar-benar kompeten dan mempunyai riwayat pengalaman di bidang ekonomi dan manajerial. Harapan besar disematkan agar BUMD ini tidak lagi jalan di tempat, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Anggota DPRD KLU dari Fraksi Demokrat, Ardianto secara tegas menyatakan siapa pun yang terpilih nantinya harus bisa menunjukkan kapasitas dan sumbangsih nyata terhadap kemajuan BUMD. Empat nama calon anggota komisaris yang kini beredar adalah M. Irfan Jauharin, Dr. Suwandi, Asjad, dan Sayuki, setelah proses seleksi dibuka beberapa waktu lalu.
“Dari nama-nama ini, kami harapkan yang terpilih memang punya kompetensi. Tentunya kita lihat dari track record-nya dan harus betul-betul orang yang tepat,” ujar Ardianto, Jumat (4/7). Ia juga menyoroti pengalaman lima tahun ke belakang, di mana belum ada perubahan signifikan yang terlihat.
Melihat kondisi saat ini, pihaknya menekankan agar pemerintah daerah tidak mengulang kesalahan dengan menunjuk orang-orang yang sebelumnya gagal membawa perubahan berarti. Pasalnya, jika memang sebelumnya sudah pernah duduk dan tidak bisa membawa BUMD ini menjadi lebih baik, maka harus memilih orang yang benar-benar sesuai. “Para komisaris yang akan datang minimal harus memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan kemampuan manajerial yang mumpuni,” ungkapnya.
Lebih lanjut, agar tidak terkesan BUMD hanya menjadi tempat bagi kelompok tertentu mengisi pos-pos strategis tanpa orientasi kinerja. “Kami di DPRD tidak akan memberikan dukungan penuh jika orang-orang yang dipilih hanya akan mengelola penyertaan modal tanpa hasil yang jelas,” ungkapnya.
Perusahaan ini didirikan bukan untuk mengisi kantong kepentingan tertentu, tapi harus mampu memajukan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perhotelan, dan pertanian. Sejak awal pendirian BUMD ini telah memberikan peringatan keras agar arah dan tujuan pendirian perusahaan daerah benar-benar fokus pada peningkatan ekonomi daerah, bukan sebatas wacana penyertaan modal. Serta pentingnya akuntabilitas dan hasil nyata dari kinerja komisaris BUMD.
“Penyertaan modal bisa saja kita setujui, tapi kalau pengelolaannya tidak baik, ya sama saja. Kita tidak mau menempatkan orang yang hanya bisa habiskan modal tanpa ada progres nyata,” demikian. (dpi)
