Lombok Utara (Inside Lombok)– Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyoroti minimnya aktivitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Olahan Pangan, sebuah fasilitas senilai Rp15,6 miliar yang didukung oleh Kementerian Perindustrian sejak 2022. Fasilitas yang seharusnya menjadi pusat pengolahan produk turunan kelapa ini kini terancam tidak berfungsi optimal, akibat minimnya bahan baku dan sumber daya manusia.
“Sentra ini seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat pengolah produk turunan kelapa. Namun, aktivitas produksi saat ini vakum karena terkendala bahan baku, khususnya harga kelapa yang melonjak tinggi,” ungkap Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, saat kunjungan ke lokasi sentra di Kecamatan Pemenang, Jumat (12/9).
Untuk menghidupkan kembali sentra ini, Artadi menyebut bahwa ada rencana kolaborasi antara UPT Sentra Olahan Pangan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KLU. Nantinya, produk yang dihasilkan akan dipasarkan oleh BUMD. “Apalagi di sentra ini sudah tersedia fasilitas kemasan dan laboratorium, hanya saja SDM untuk mengoperasikan masih kurang, bahkan nyaris tidak ada,” katanya.
Dikatakan, Pemerintah Pemda KLU harus mengambil peran aktif untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah pusat. Terlebih KLU cukup kenal dengan olahan kelapanya, ditambah mendapat dukungan dari pemerintah pusat seharusnya bisa lebih kembang lagi dari fasilitas disediakan. “Bangunan dan perlengkapan senilai Rp15,6 miliar sudah diberikan. Tinggal bagaimana daerah memperhatikan, mengoptimalkan, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah,” jelasnya.
Untuk itu, Komisi II mendesak dinas terkait untuk segera berkoordinasi dengan BUMD dan bagian aset daerah, mengingat fasilitas di sentra ini juga telah disewakan kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) lokal. Dimana tujuan utama keberadaan sentra ini adalah untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di destinasi tiga Gili. “Oleh karena itu, kami berharap Pemda hadir untuk membantu penyediaan bahan baku, karena harga kelapa yang tinggi menjadi kendala utama masyarakat dalam memproduksi,” demikian. (dpi)
