Lombok Utara (Inside Lombok)- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Utara (KLU) minta agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan jadwal, sehingga pembahasannya harus dilakukan sesegera mungkin.
“Sesuai jadwal dari DPRD KLU, penyampaian RAPBD-P 2025 dilaksanakan 22 September 2025. Oleh karena itu kami berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa dirampungkan secepatnya agar tidak molor lagi,” ujar Anggota Banggar, Ardianto, Senin (15/9).
Lebih lanjut, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pembahasan harus rampung paling lambat tiga bulan sebelum anggaran akhir tahun berakhir. “Hal ini dimaksudkan agar program kegiatan dapat dieksekusi dengan baik dan rampung, terlebih saat ini, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang akan dialokasikan pada perubahan anggaran cukup besar,” ungkapnya.
Pasalnya, jika pengesahan terlambat, banyak program dan proyek yang sudah direncanakan tidak akan berjalan optimal atau bahkan tidak terealisasi sama sekali. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat dan menghambat jalannya roda pemerintahan serta pembangunan daerah, sehingga pihak Banggar berharap 30 September sudah selesai.
“Kalau mengacu pada edaran Mendagri, justru diharapkan Juli sudah selesai. Namun, hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh eksekutif,” katanya.
Lantaran tidak bisa dipenuhi saat itu, hal tersebut kembali kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. “Paling lambat itu sudah harus sudah ditetapkan sebelum berakhir tahun anggaran,” jelasnya. Sementara itu, dengan rampungnya proses ini, diharapkan APBD Perubahan dapat segera diimplementasikan untuk membiayai program-program strategis yang tertunda dan mengakomodasi kebutuhan mendesak yang muncul di pertengahan tahun. (dpi)
