Lombok Utara (Inside Lombok) – Gedung praktik jurusan Tata Boga SMKN 1 Tanjung resmi diresmikan pada Rabu (25/2). Peresmian tersebut menjadi langkah pengembangan fasilitas pendidikan kejuruan sekaligus mendorong sekolah bertransformasi menjadi pusat produksi profesional. Pemerintah Provinsi NTB meminta pihak sekolah segera menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melengkapi fasilitas yang masih kurang.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Surya Bahari, mengatakan Gubernur NTB memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan fasilitas sekolah tersebut. Bahkan, sekolah didorong terlibat dalam rantai pasok program strategis nasional, seperti penyediaan produk roti untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pak Gubernur sangat antusias. Tadi beliau menantang, mampu tidak sekolah ini bekerja sama untuk menyiapkan satu produk, misalnya roti untuk di Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya usai peresmian gedung praktik jurusan tata boga.
Ia menyebutkan, sekolah diminta segera menyampaikan kebutuhan fasilitas yang belum terpenuhi agar dapat diakomodasi sebelum pergeseran anggaran. “Apa kekurangan fasilitasnya, beri tahu saya, begitu kata Pak Gubernur. Kalau kepala sekolahnya cepat kerja, sebelum pergeseran anggaran ini, kita bisa penuhi semua kebutuhannya,” ungkapnya.
Surya juga memproyeksikan SMKN 1 Tanjung sebagai pendukung sektor pariwisata di Lombok Utara. Ia menyatakan kemungkinan dilakukan sinkronisasi peralatan dari SMK lain untuk memaksimalkan fasilitas produksi. “Nanti mekanismenya seperti apa, apakah kita bawa kesini alat-alatnya untuk mendukung fasilitas mereka, kita tunggu saja,” imbuhnya.
Kepala SMKN 1 Tanjung, Muhamad Syarifudin Arahman, mengatakan gedung baru tersebut mengusung konsep dapur modern sekaligus restoran dan telah dimanfaatkan untuk praktik siswa serta Uji Kompetensi Keahlian (UKK).
“Pemanfaatannya sudah kita mulai untuk praktik siswa kuliner dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Memang masih ada beberapa catatan dari Pak Gubernur, seperti pengadaan blower untuk sirkulasi asap dan perbaikan instalasi pembuangan air agar tidak menimbulkan bau,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekolah didorong beralih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan unit produksi. “Pak Gubernur menyarankan kita membuat BLUD. Dengan begitu, hasil dari unit produksi ini bisa diputar kembali untuk kesejahteraan dan pengembangan fasilitas sekolah secara profesional,” pungkasnya.
