Lombok Utara (Inside Lombok) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Realisasi program itu pun ditarget mulai sekitar Agustus 2025.
Menurut anggota DPRD KLU dari Fraksi Gerindra, Nasrudin program yang bertujuan untuk menyediakan makan bergizi bagi siswa di daerah ini akan mengalami penundaan hingga sekitar 6-7 bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh persiapan sarana dan prasarana yang masih jauh dari siap.
“Program ini kemungkinan baru bisa terlaksana antara Agustus atau September. Saat ini, kita masih belum siap sama sekali. Persiapannya memerlukan waktu yang cukup panjang,” ungkapnya.
Dijelaskan, ia memiliki pemahaman mendalam mengenai program MBG, karena sebelumnya telah ada sosialisasi yang melibatkan wakil rakyat serta organisasi masyarakat. Di mana untuk di KLU, program ini akan menyasar sekitar 45 ribu siswa dari jenjang TK hingga SMA/SMK/sederajat. “Jumlah sasarannya cukup besar ini, tentu memerlukan persiapan logistik yang matang, terutama dalam penyediaan bahan makanan bergizi. Jadi tidak asal-asalan,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah ketersediaan bahan makanan yang sesuai standar gizi. Dicontohkan, untuk memenuhi kebutuhan telur saja, setiap hari dibutuhkan sekitar 45 ribu butir telur untuk 45 ribu siswa. Sedangkan kapasitas telur yang dapat disediakan Lombok Utara saat ini baru mencapai 6 ribu butir per hari. Belum lagi kebutuhan lainnya seperti buah, ikan, dan bahan makanan bergizi lainnya. “Sampai sekarang ini, untuk dapur umum yang diperlukan sebagai tempat memproduksi makanan bergizi tersebut juga belum tersedia,” ucapnya.
Untuk itu, pemerintah daerah berencana menjalin kemitraan dengan pihak ketiga untuk menyediakan dapur umum. Namun, dalam pemilihan mitra ini, akan ada seleksi ketat yang melibatkan Badan Gizi Nasional, dengan kriteria tertentu, seperti kemampuan finansial, fasilitas dapur yang memadai, dan lain sebagainya.
“Diperlukan sekitar Rp3 miliar untuk menyiapkan satu dapur umum. Mereka juga harus menggaji karyawan dengan upah sekitar Rp 2,7 juta per orang. Kami berharap sekitar 70 persen karyawan adalah wanita dan 30 persen pria,” jelasnya.
Dengan berbagai tantangan yang masih harus dihadapi, termasuk ketersediaan logistik dan koordinasi antara pihak terkait, diharapkan program MBG dapat segera terlaksana dengan baik. Program ini, jika berhasil dilaksanakan, akan memberikan manfaat besar bagi ribuan siswa di KLU. “Selain itu, memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung aktivitas belajar mereka,” imbuhnya.
Disisi lain, Kepala SDN 1 Tanjung, Marto, mengungkapkan terkait dengan implementasi program ini, pihaknya sejauh ini belum ada koordinasi yang jelas antara pihak sekolah dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Bahkan pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kapan program ini akan dimulai dan bagaimana mekanismenya.
“Kami belum tahu apapun soal program ini, karena belum ada koordinasi dengan pihak sekolah. Kami berharap nantinya program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu hal yang penting adalah memastikan kualitas makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi,” ujarnya. (dpi)
