Lombok Utara (Inside Lombok) – Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai kabupaten termuda di provinsi NTB sampai saat ini masih perlu terus melakukan pembenahan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 lalu, tercatat ada beberapa kinerja pemerintah yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di KLU.
Bupati KLU, Djohan Sjamsu memaparkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di KLU terus mengalami penurunan. Pada 2022, angka kemiskinan tercatat 25,93 persen, lalu turun menjadi 25,80 persen pada 2023, dan kembali menurun menjadi 23,96 persen pada 2024, dengan penurunan sebesar 1,84 persen.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, dari 68,02 pada 2023 menjadi 68,64 pada 2024, dengan kenaikan sebesar 0,62 persen. Pada 2024, KLU berhasil keluar dari status daerah tertinggal,” ujarnya, Senin (13/1), saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 pada Sidang Paripurna DPRD KLU.
Selanjutnya, capaian pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah KLU tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1,158 triliun dan realisasi melebihi target menjadi Rp1,218 triliun, atau 105,16 persen dari target yang telah ditetapkan, dengan peningkatan sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk belanja daerah, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1,17 triliun berhasil terealisasi sebesar Rp1,08 triliun (92,58 persen). “Belanja tersebut mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” terangnya.
Dalam rincian belanja modal, yang ditetapkan sebesar Rp826,4 miliar terealisasi Rp764,18 miliar atau 92,47 persen, belanja modal lainnya sebesar Rp219,2 miliar terealisasi Rp194,4 miliar atau 88,7 persen. Belanja tidak terduga sebesar Rp1,127 miliar terealisasi Rp1,051 miliar atau 93,34 persen, dan belanja transfer yang ditetapkan Rp127,99 miliar hampir terealisasi sepenuhnya, yakni sebesar Rp127,96 miliar atau 99,98 persen.
Djohan juga melaporkan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp21,41 miliar, yang terealisasi sebesar Rp24,53 miliar. Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal daerah yang dialokasikan Rp5 miliar juga telah terealisasi 100 persen.
“Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di KLU,” bebernya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan peran serta dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak untuk mendapatkan hasil yang optimal. “Artinya dengan kerjasama yang baik dari semua pihak, maka hasilnya bisa lebih optimal dan dapat tercapai,” demikian. (dpi)
