Lombok Utara (Inside Lombok) – Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) bergerak cepat mengawal tahapan awal Pemilihan Umum 2025. Fokus utama mereka saat ini adalah pengawasan ketat terhadap proses Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang digelar oleh KPU KLU di lima kecamatan. Coktas ini adalah bagian vital dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan data pemilih akurat dan valid. Data tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan akan menjadi dasar bagi daftar pemilih di Pemilu mendatang.
Ketua Bawaslu Lombok Utara, Deni Hartawan, menegaskan bahwa pihaknya melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan setiap langkah Coktas berjalan sesuai prosedur. Dimana memastikan proses pencocokan dan penelitian terbatas ini berjalan sesuai dengan prinsip kepemiluan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.
“Lima kecamatan yang menjadi target pengawasan intensif Bawaslu adalah Tanjung, Gangga, Kayangan, Bayan, dan Pemenang. Petugas kami melakukan verifikasi faktual di lapangan, khususnya untuk data yang bermasalah, seperti data ganda, tidak valid, atau diduga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih,” ujarnya, Senin (30/6).
Ditambahkan, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu KLU, Ria Sukandi mengatakan, bahwa pengawasan ini tidak hanya untuk memastikan prosedur teknis berjalan benar, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika ada indikasi pelanggaran administratif.
“Jangan sampai ada warga kehilangan hak pilihnya hanya karena persoalan administratif. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal proses ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, warga diimbau untuk segera melapor jika menemukan ketidaksesuaian data atau belum terdaftar sebagai pemilih. Partisipasi masyarakat adalah kunci. Dimana pihaknya terbuka menerima informasi dan laporan dari warga demi memastikan tidak ada yang terlewat dalam daftar pemilih tetap nantinya.
“Dengan pengawasan ketat dari Bawaslu KLU, diharapkan seluruh tahapan awal Pemilu 2025 berjalan tertib, menghasilkan data pemilih yang valid, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” demikian. (dpi)
