Lombok Utara (Inside Lombok) – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar proaktif mengakses bantuan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu (18/3), guna mengoptimalkan penanganan masalah sosial hingga tingkat desa.
Kepala Dinsos PPPA KLU, Fathurrahman, menjelaskan bahwa saat ini LKS dapat mengajukan bantuan langsung ke Kemensos tanpa melalui proses birokrasi panjang di daerah, dengan syarat telah memiliki akreditasi resmi.
“Kita minta mereka (LKS) aktif, karena sekarang bantuan Kemensos ini bisa diakses langsung. Asalkan sudah terakreditasi, mereka bisa langsung mengajukan proposal ke pusat. Posisi kami di dinas hanya memberikan rekomendasi saja,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan LKS mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sosial di lingkungannya. Karena itu, LKS diharapkan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi mampu bergerak mandiri sebagai mitra strategis pemerintah. “Saya hanya merekomendasikan saja, jadi ini kan tergantung kepedulian dan kepekaan saja (dari LKS,red). Ini juga bisa secara mandiri (pengajuan bantuan),” jelasnya.
Dinsos PPPA KLU mendorong LKS segera mengurus akreditasi agar dapat mengakses program bantuan dan pemberdayaan sosial secara lebih luas. Langkah ini diharapkan memperluas jangkauan bantuan hingga ke pelosok desa. “Untuk itu kita dorong teman- teman ini supaya bisa segera mengurus akreditasi mereka,” imbuhnya.
Fathurrahman menambahkan, peran LKS menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. “Ini tergantung kepedulian masyarakat setempat melihat permasalahan sosial yang ada. LKS hadir untuk membantu pemerintah sebagai partner kerja. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, tentu agak berat, apalagi di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang ini,” pungkasnya.
