Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 15 orang ditunjuk Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebagai Tim Percepatan untuk membantu mengeksekusi program prioritas menuju NTB Makmur Mendunia. Surat Keputusan (SK) penunjukan telah diserahkan, dan sebagian anggota tim diketahui merupakan mantan tim sukses Iqbal-Dinda.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan tim percepatan akan memastikan keberpihakan anggaran terhadap kepentingan masyarakat, khususnya pada visi-misi seperti Desa Berdaya, penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata. Ia menegaskan tim ini tidak akan tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tupoksi berbeda.
Namun, anggota Banggar DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menyatakan pembentukan tim percepatan tidak pernah dibahas dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan. Ia menegaskan tim tersebut tidak boleh digaji melalui APBD Perubahan karena tidak tercantum dalam nota keuangan. “Harusnya ada laporan dari gubernur kalau memang ada ide untuk tim percepatan. Di nota keuangan kan tidak ada,” ujarnya.
Aminurlah juga menilai seharusnya gubernur dapat memaksimalkan peran OPD dan staf ahli yang dinilai lebih berpengalaman dalam menjalankan program. “Maksimalkan saja OPD yang ada. Apalagi ada staf ahli yang luar biasa. Tidak usah lagi ada tim percepatan,” katanya.
Adapun susunan tim percepatan tersebut tercatat sebagai Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi (TAG-P3K). Tim ini diketuai Dr. Adhar Hakim, SH., MH., dengan Chairul Mahsul sebagai wakil koordinator, serta 13 anggota lainnya, termasuk akademisi dan praktisi di berbagai bidang.
