Mataram (Inside Lombok) – Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, yang membidangi pembangunan infrastruktur meninjau gedung DPRD NTB yang hangus terbakar saat aksi demonstrasi Sabtu (30/8) 2028. “Berdasarkan hitungan saya, anggarannya di atas Rp100 miliar. Tentunya akan ada biaya tambahan sendiri,” jelas Hanafi, Sabtu (13/9), akhir pekan kemarin.
Hanafi mengatakan, fasad bangunan tersebut masih berdiri, namun semua fasilitas terutama bagian mebeler sudah hangus. “Saya datang melihat kondisi kantor DPRD NTB yang kita ketahui kondisinya saat ini bisa dibilang sudah hancur,” katanya. Adapun pengerjaan gedung tersebut akan dimulai pada tahun 2026 mendatang.
Pemeriksaan gedung DPRD NTB tersebut dilakukan bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk bisa memprediksi alokasi anggaran yang dibutuhkan. “Tentunya beberapa komitmen yang sudah ada merupakan perintah dari pak menteri agar gedung ini bisa segera digunakan. Mengingat kantor DPRD tersebut merupakan tempat untuk mendiskusikan keputusan daerah yang sifatnya strategis,” ujarnya.
Dari hasil pengecekan, gedung DPRD NTB akan direhab, bukan dibangun baru. Terkait dengan kapasitas, Hanafi akan menyesuaikannya dengan kebutuhan. “Kemarin kapasitasnya untuk 55 orang, dan kita akan sesuaikan dengan kondisi, karena sekarang sudah ada penambahan sebanyak 65 orang anggota,” katanya.
Selain itu, Hanafi juga menekankan untuk meningkatkan kualitas bangunan agar bisa menahan gempa 8-9 magnitudo, karena kapasitas gedung saat ini hanya bisa menahan gempa 6-7 magnitudo. Sementara itu, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Sadimin, mengatakan untuk meningkatkan kualitas bangunan, sehingga akan ada penambahan dinding beton. Terkait jadwal pengerjaannya, Pemda masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
