Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat membentuk Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025).
Pertemuan itu dihadiri Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Iqbal yang menggagas inisiatif ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar provinsi dalam mewujudkan integrasi ekonomi, energi, dan konektivitas kawasan timur Indonesia.
“Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan: kerjasama dan integrasi. Kami melihat peluang besar untuk membangun sistem energi hijau terintegrasi, konektivitas logistik, dan penguatan pariwisata lintas wilayah sebagai satu ekosistem,” ungkap Iqbal.
Ia menyoroti potensi besar energi terbarukan di NTB dan NTT yang memiliki radiasi matahari tinggi serta kapasitas bendungan untuk pengembangan PLTS dan mikrohidro. Ia mengusulkan pembangunan super grid yang menghubungkan ketiga provinsi guna mewujudkan suplai energi bersih bagi kawasan Bali-Nusra. Selain itu, sektor konektivitas juga menjadi perhatian dengan rencana pengembangan pelabuhan Gili Mas sebagai pusat distribusi regional dan Bandara Internasional Lombok sebagai mini hub Indonesia Timur.
“Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi dari energi, logistik, hingga pariwisata. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri dan efisien,” tambahnya.
Ketiga gubernur menyepakati sepuluh bidang kerja sama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), mencakup bidang sosial, pariwisata, kebencanaan, ketentraman dan ketertiban, pertanian dan ketahanan pangan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta penanaman modal.
Draft MoU akan disusun oleh tim yang dipimpin Gubernur NTB bersama Kepala Bappeda dari ketiga provinsi. Penandatanganan MoU dijadwalkan di NTB pada 25 November 2025, sementara PKS akan ditandatangani di NTT pada 22 Desember 2025.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kerja sama ini sebagai bentuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak masa Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. “Ini bukan nostalgia, tapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.
Sementara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya kerja sama konkret di bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata untuk membangun kawasan yang kuat dan berdaya saing di Indonesia timur. Pertemuan tersebut menjadi tonggak awal terbentuknya KR-BNN sebagai model integrasi pembangunan daerah berbasis potensi dan keseimbangan antar wilayah.
