Mataram – Langkah strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam membangun daerah berbasis potensi desa diyakini mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem, memperkuat ekonomi lokal, dan memperluas kolaborasi lintas sektor. Melalui program Desa Berdaya Transformatif, pemerintah berupaya mendorong transformasi sosial dan ekonomi dari akar perdesaan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Yusron Hadi, menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis desa menjadi kunci utama karena sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan.
“Pijakan utama pembangunan berbasis desa ini ada tiga. Pertama, karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di desa. Kedua, desa-desa di NTB sesungguhnya kaya sumber daya alam seperti pangan, pertanian, dan perikanan. Ketiga, desa kita sekarang punya sumber daya manusia yang kreatif. Banyak anak muda inovatif tinggal di desa, dan kalau potensi ini dikemas dengan baik bisa menjadi kekuatan baru NTB,” ujarnya dalam forum diskusi Catatan Rakyat yang digelar YIM Creative Center di Bumi Resto, Mataram, (7/11).
Program Desa Berdaya Transformatif juga disinergikan dengan pengembangan desa wisata. Langkah ini memperkuat klaster destinasi nasional dan internasional, sekaligus mempercepat transformasi NTB menuju daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Yusron menegaskan bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, melainkan simpul strategis yang menghubungkan banyak kepentingan lintas sektor. Melalui pendekatan kawasan, program ini mendorong keterhubungan antar desa dengan pusat-pusat ekonomi wilayah-mulai dari sektor pertanian, industri, hingga ekonomi kreatif.
“Desa menjadi bagian penting dalam rantai nilai: siapa yang memproduksi, mengolah, dan memasarkan hasil. Dengan konsep hilirisasi, kita ingin desa menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Mataram, Dr. Firman, menilai program Desa Berdaya Transformatif sebagai model baru pembangunan desa yang berbasis data dan pendampingan intensif. Menurutnya, pendekatan ini diarahkan untuk membangun entitas lokal yang tangguh dan mandiri di tingkat desa.
“Desa Berdaya Transformatif fokus pada pemberdayaan keluarga miskin ekstrem dengan memahami aspek sosiologis, psikologis, dan demografis mereka. Pendampingan dilakukan secara intensif dan berbasis data yang terverifikasi,” jelasnya.
Firman menambahkan, program ini memiliki tahapan yang jelas, dimulai dari verifikasi dan validasi data, kemudian dilanjutkan dengan proses graduasi menuju kemandirian, serta pengembangan penghidupan berbasis potensi ekonomi desa. Selain itu, dilakukan pula pemberdayaan sosial, perubahan perilaku, dan pendampingan keuangan rumah tangga agar keluarga miskin dapat beralih dari konsumsi menuju produksi.
“Pendampingan dilakukan selama dua tahun dengan target keluarga miskin ekstrem di desil satu. Kita ingin mereka tidak hanya keluar dari kemiskinan, tapi benar-benar mandiri,” tegas Firman.
Pemerintah Provinsi NTB berperan sebagai pengorkestra utama dalam pelaksanaan program Desa Berdaya Transformatif. Melalui skema kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat desa, program ini diharapkan menjadi simpul utama dalam mempercepat transformasi desa menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. (gil)
