Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menugaskan Inspektorat untuk melakukan evaluasi terhadap 655 tenaga honorer yang tersebar di seluruh dinas hingga kelurahan. Evaluasi ini mencakup status kepegawaian, kinerja, serta proses pengangkatan para honorer tersebut.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan hasil pemeriksaan Inspektorat akan menjadi dasar bagi pemerintah kota dalam menentukan kebijakan terhadap keberlanjutan status para tenaga honorer.
“Nanti inspektor akan turun dulu ya, untuk mengecek di dinas-dinas sampai di kelurahan. Untuk mengecek keberadaan tenaga-tenaga honorer yang tersebar yang 655 orang itu,” ujarnya, Senin (3/11) siang.
Mohan menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui pola pengangkatan dan status para honorer di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Ada variabel komponen di Inspektorat untuk kami nanti mengambil langkah kebijakan terhadap honorer ini,” katanya.
Ia tidak menampik kemungkinan adanya tenaga honorer yang kontraknya tidak diperpanjang, tergantung hasil penilaian Inspektorat. Penilaian kinerja menjadi fokus utama, termasuk memastikan apakah pegawai benar-benar bekerja dan menunjukkan kedisiplinan.
“Ini orangnya ada apa tidak, yang kemudian nanti gaji diterima. Kalaupun ada, apakah mereka bekerja dengan disiplin lalu utuh tidak mereka terima upah mereka. Itu perlu kita rapikan semua,” ujarnya.
Mohan memastikan Pemkot Mataram tetap mampu membayar gaji tenaga honorer meskipun ada pemotongan dana transfer daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Evaluasi ini semata dilakukan untuk merapikan administrasi dan memastikan kejelasan status honorer. “Artinya kita masih punya, insyaallah kita siap untuk gaji mereka. Cuma sekarang kita melakukan penerimaan dulu terhadap keberadaan tenaga honorer kita ini,” pungkasnya.
