Mataram (Inside Lombok) – Kawasan kumuh di Kota Mataram masih tersisa sekitar 75 hektare. Dari jumlah ini, Pemkot Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram menargetkan penanganan selama lima tahun ke depan.
Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri mengatakan puluhan hektar kawasan kumuh itu tersebar di masing-masing kecamatan, salah satunya di Kecamatan Ampenan. Penuntasan kawasan kumuh ini nantinya akan terselesaikan dengan anggaran dari APBD maupun APBN.
“Nanti kita selesaikan dari kurun waktu lima tahun ke depan. Nanti kita selesaikan melalui program-program,” katanya, Selasa (7/11) pagi. Diakui, kawasan kumuh juga banyak ditemukan di pinggir Sungai Jangkuk.
Setelah penataan yang dilakukan tersisa sekitar lima hektare. Target penuntasan kawasan kumuh ini disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Kita sesuaikan dengan RPJMD target-targetnya dan visi-misi Mataram Harum,” tegasnya.
Ia menyebutkan, penuntasan kawasan kumuh salah satunya melalui program Kotaku. Tidak saja diselesaikan oleh eksekutif, kondisi ini juga sudah ditangani oleh anggota DPRD Kota Mataram melalui dana pokok pikiran (pokir) yang dimiliki. “Program ini dari pokir dewan juga sudah berjalan. Tapi tidak secara spesifik,” ungkapnya.
Pengurangan kawasan kumuh sudah mulai dikerjakan tahun 2023 ini dan saat ini melalui APBD. “Ini sedang berjalan pokir-pokir dewan juga berjalan,” ujar Fikri.
Anggaran dari pemerintah pusat untuk penataan kawasan kumuh disebut belum ada. Dengan demikian, Pemkot Mataram akan memaksimalkan melalui APBD Kota Mataram. “Belum ada, kita juga tunggu program baru,” katanya.
Program KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh) dari pemerintah pusat sudah selesai dan diharapkan ada program-program lain yang direalisasikan di Kota Mataram. Program KoTaKu ini sudah selesai untuk semua daerah di Indonesia bukan hanya Kota Mataram. “Ini sudah berhenti tahun 2022 untuk seluruh Indonesia,” tutupnya. (azm)
