Mataram (Inside Lombok) – Pasangan Walikota – Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana – Mujiburrahman alias HARUM masih tertutup soal mutasi pejabat. Apalagi saat ini semua pimpinan daerah masih mengikuti retreat di Magelang bersama ratusan kepala daerah se-Indonesia.
Mujiburrahman mengatakan saat ini belum bahasan terkait mutasi. Namun jika nanti ASN terkena kebijakan mutasi, diharapkan tetap menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal. “Pak Wali Masih fokus di Magelang, mungkin nanti kami ketemu di sana. Kalau itu (mutasi, Red) belum ada pembahasan. Selama berstatus ASN semua harus tetap bersyukur dan tetap bekerja dimanapun ditempatkan,” katanya.
Sejumlah OPD di lingkup Pemkot Mataram masih kosong, salah satunya Badan Keuangan Daerah (BKD). Untuk mutasi dan pengisian jabatan ini, kepala daerah diberikan lampu hijau untuk melakukan pengisian jabatan kosong maupun mutasi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat rapat dengan Komisi II DPR RI awal bulan Februari lalu. Dimana kepala daerah yang baru dilantik diberikan izin untuk melaksanakan pergantian pejabat.
Sebelumnya, pelantikan ataupun pengisian jabatan baru bisa dilakukan minimal enam bulan setelah dilantik. “Tetapi tentu nanti melalui Baperjakat prosesnya. Kita berusaha agar jabatan itu ditempati oleh orang yang layak dan pantas tidak asal tunjuk saja,” katanya.
Pengisian jabatan kosong di Kota Mataram dinilai perlu disegerakan. Karena kekosongan pejabat khususnya eselon II terus bertambah. Beberapa jabatan yang kosong seperti Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat).
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Sekretaris DPRD Kota Mataram. Selain itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pertanian M Saleh juga pensiun. Asisten III Kota Mataram. (azm)
